KPPOD Dalam Berita
Pilkada Asimetris Dapat Timbulkan Diskriminasi Baru
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito terkait wacana soal Pilkada dengan sistem pendekatan Asimetris.
read more...Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Memperlemah Otonomi dan Desentralisasi
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tertutup melalui DPRD akan memperlemah sistem pembangunan otonomi daerah dan menggerus proses demokratisasi politik lokal.
read more...Hindari Duplikasi Tugas Lembaga, Perlu Ada Pemisahan Kewenangan Pengelolaan ASN
Prinsip pemisahan kewenangan pengelolaan ASN pada aspek perumusan kebijakan oleh Kemenpan RB; manajemen ASN oleh BKN; serta litbang dan diklat profesi oleh LAN; serta pembinaan pengawasan meritokrasi dan netralitas oleh KASN perlu dipertahankan sesuai fungsi masing-masing lembaga. Hal ini dilakukan guna menghindari duplikasi tugas dan benturan kepentingan pada instansi pemerintah yang bersifat non-independen.
read more...KPPOD: Banyak Daerah Ingin Mekar tapi Terhambat Moratorium DOB
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD menyoroti usulan pencabutan moratorium daerah otonomi baru atau DOB. Usulan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Dalam Neger pada Selasa, 10 Desember 2024.
read more...Daftar Usulan Daerah Otonomi Baru, Terbanyak di Sumatera Utara dan Papua
Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP). Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indonesia. Adapun provinsi terbanyak yang mengusulkan pemekaran adalah Sumatera Utara dan Papua.
read more...