Wilayah Isu KPPOD

1. Reformasi Regulasi Usaha:
Mendorong deregulasi melalui upaya rasionalisasi jumlah dan/atau jenis perizinan usaha maupun pungutan (pajak/retribusi) di daerah.

2. Reformasi Birokrasi Perijinan:
Mendorong debirokratisasi melalui upaya efisiensi business process (pengurusan) perijinan lewat Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik..

3. Desentralisasi dan Manajemen Fiskal:
Mendukung kemandirian fiskal dan perbaikan kualitas tata kelola keuangan di daerah (APBD) yang pro-pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik.

4. Pengembangan Sektor:
Mendukung pengembangan sektor prioritas (industri, perdagangan, dan pariwisata) sebagai sumber-sumber pertumbuhan berkelanjutan di daerah.