Opini Media Massa
Disiplin Fiskal dan Pukulan Ganda bagi Daerah
Pasal 146 UU HKPD (2022) mewajibkan pembatasan belanja pegawai tidak lebih dari 30 % APBD mulai penuh pada 2027, namun pemangkasan TKD melalui Inpres 1/2025 dan PMK 56/2025 serta wajibnya pengangkatan PPPK menambah beban fiskal daerah.
Reformulasi Tata Kelola MBG
Penetapan eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan dua wakilnya oleh Kejaksaan Agung mengindikasikan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang salah urus. Praktik jual beli titik, mark up pengadaan barang dan jasa, hingga konflik kepentingan jadi alasannya. Hal ini membenarkan kecurigaan publik ihwal dugaan korupsi dalam implementasi MBG. Perencanaan tanpa basis bukti dan implementasi mengejar serapan anggaran merupakan akar masalahnya.
Pesta Babi, Oligarki dan Pelemahan Otonomi Daerah
Pesta Babi menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat dan pelemahan otonomi daerah. Perlu perdebatan ekologis dan teknokratis.