Perda Bermasalah Diatasi Melalui Omnibus Law
Perda Bermasalah Diatasi Melalui Omnibus Law

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat ini kementerian dan lembaga (K/L) masih terus mengebut perancangan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja

Selengkapnya
Kemendagri: Omnibus Law akan Batalkan Perda Hambat Investasi
Kemendagri: Omnibus Law akan Batalkan Perda Hambat Investasi

Pemerintah sedang menuntaskan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja

Selengkapnya
KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi
KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraruran daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi. Perda bermasalah merupakan hasil kajian KPPOD terhadap 1.109 dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Selengkapnya
Ini Dia Penyebab Munculnya Perda Bermasalah
Ini Dia Penyebab Munculnya Perda Bermasalah

Akmal mengungkapkan bahwa sesungguhnya perda yang diajukan wajib melalui proses fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 120/2018. Adapun yang dimaksud dengan fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis atas produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terhadap muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan.

Selengkapnya
Perda-perda Bermasalah Hambat Investasi, Siapa Salah?
Perda-perda Bermasalah Hambat Investasi, Siapa Salah?

Dari kajian KPPOD, terdapat 347 Perda-perda bermasalah pada daerah sentra-sentra bisnis dan industri.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event