Dua ketentuan dalam draf RUU Cipta Kerja yang menimbulkan polemik terkait hierarki peraturan perundang-undangan akhirnya dicabut oleh pemerintah dan DPR. Hal itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia berinisiatif meluncurkan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award.

Perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan memberi ruang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif inovasi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia berinisiatif meluncurkan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award. Inisiatif ini diharapkan bisa menginspirasi daerah untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan ketahanan dan memperkuat daya saing

Konsep dan semangat daya saing daerah menjadi bagian penting untuk mendorong investasi di daerah. Melalui konsep daya saing daerah, setiap kewilayahan pada jenjang sub-nasional dikondisikan untuk secara dalam dan terperinci memahami potensi masing-masing.