Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemda untuk kembali memfokuskan anggaran guna kesehatan dan ekonomi. Perlu ada pengawasan berkala untuk memastikan hal tersebut.

Inti dari seluruh proses berpemerintahan itu adalah pelayanan publik. Entah berupa jasa publik, barang publik hingga layanan administratif. Semua itu menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah akan menaikkan dana otonomi khusus Papua. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana akan ditingkatkan.

KPPOD menilai, peran pemerintah daerah diuji dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja, serta Pilkada Serentak 2020. Pada tahun 2021, tantangan tersebut belum berakhir, bahkan cenderung lebih berat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng memprediksi pemekaran daerah akan sulit dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.