Advokasi KPPOD Mengawal Peraturan Pelaksanaan Omnibus Law Cipta Kerja
Advokasi KPPOD Mengawal Peraturan Pelaksanaan Omnibus Law Cipta Kerja

Menyusul kontribusi KPPOD pada proses pengetahuan-ke-kebijakan dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja), KPPOD melanjutkan upayanya untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui produksi pengetahuan dan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mengawal peraturan pelaksanaan Omnibus Law Cipta Kerja.

Selengkapnya
Ragam Dalih soal Leletnya Penyaluran BLT Dana Desa
Ragam Dalih soal Leletnya Penyaluran BLT Dana Desa

Pemerintah mengakui ada banyak kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat desa. Salah satunya adalah minimnya akses masyarakat ke bank, dan masalah pendataan antar-lembaga yang masih simpang siur.

Selengkapnya
Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas
Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Pembagian tugas dan indikator yang harus dicapai pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua

 

Selengkapnya
Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect
Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect

Pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena flypaper effect.

Selengkapnya
Esensi dan Harmonisasi PPKM
Esensi dan Harmonisasi PPKM

Peningkatan jumlah penyintas COVID-19 secara statistik belum menunjukan perlambatan dari sisi laju eksponensial. Pemerintah mengambil langkah PPKM sebagai solusi untuk mengurangi peningkatan kasus di Indonesia.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event