Penyusunan perda provinsi dan kabupaten/kota kini wajib melibatkan ahli atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Ini diatur dalam draf UU Cipta Kerja.

Studi yang dilakukan KPPOD atas 356 kabupaten menunjukkan ada beberapa tipologi daya saing daerah, yaitu daerah dengan ekonomi yang unggul, memiliki persoalan kelestarian lingkungan.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sarah Hasibuan menyampaikan, daerah perlu melakukan eksplorasi potensi daerah sebagai sumber pertumbuhan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyambut positif adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam pembentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai daya saing daerah berkelanjutan menjadi kunci utama pemulihan Indonesia keluar dari pandemi covid-19.