KPPOD Ungkap Kesenjangan Kemandirian Fiskal Jawa dan Non-Jawa Masih Lebar
KPPOD Ungkap Kesenjangan Kemandirian Fiskal Jawa dan Non-Jawa Masih Lebar

Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal atau indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan di daerah

Selengkapnya
KPPOD Dukung Revisi UU Perimbangan Keuangan dan Pajak Daerah
KPPOD Dukung Revisi UU Perimbangan Keuangan dan Pajak Daerah

Alasan di balik dukungan terhadap langkah dari pemerintah tersebut adalah karena UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah harus direvisi agar kebijakan yang baru dapat mengakomodasi berbagai perubahan di pemerintahan daerah.

Selengkapnya
20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid
20 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Bilang Pelaksanaannya Belum Solid

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai dalam 20 tahun terakhir, sistem pelaksanaan otonomi daerah masih belum solid dan masih perlu dibenahi.

Selengkapnya
Pertumbuhan ekonomi dinilai meningkat pasca otonomi daerah
Pertumbuhan ekonomi dinilai meningkat pasca otonomi daerah

Kita masih mengalami sejumlah tantangan struktural, terutama desain kebijakan dan juga kelembagaan yang masih menghambat daerah, terutama kepala daerah dalam berinovasi dan berkreativitas terhadap tata kelola ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah,

Selengkapnya
Omnibus Law & Orkestrasi Ekosistem Investasi Daerah
Omnibus Law & Orkestrasi Ekosistem Investasi Daerah

Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi lainnya.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event