Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu berperan untuk menggarap hal spesifik yang tidak dipikirkan DPR maupun pemerintah. Misalnya, mengenai upaya menghadirkan negara di daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengevaluasi kinerja sebelum menerapkan pergub baru Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Netralitas aparatur sipil negara masih menjadi masalah menjelang Pemilu 2019. Pengawasan bakal diperketat untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara.

Proses pemecatan aparatur sipil negara terpidana korupsi yang berlarut-larut tidak hanya merugikan negara, tetapi reformasi birokrasi juga menjadi taruhannya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menegaskan dalam memberikan dana daerah untuk diswakelolakan oleh masyarakat, pemerintah daerah harus memperhatikan kualitas kegiatan yang nantinya akan diajukan.