Setahun Pelaksanaan OSS
Komitmen pemerintah untuk mereformasi prosedur regulasi dan perizinan usaha tak selalu berjalan mulus.
Selengkapnya
Anies criticized for raising budget for team of aides
Maladministration alleged in budget allocation. During deliberation of the Jakarta administration’s 2020 budget priorities, it was revealed that the city would allocate Rp 21 billion (US$1.48 million) for the Governor’s Team for Accelerated Development (TGUPP).
Selengkapnya
Omnibus Law Bersifat Tertutup, Pemda Tidak Bisa Buat Izin Aneh-Aneh
Dengan ini, jenis-jenis pemerintah daerah ataupun kementerian dan lembaga (K/L) tidak dapat menambahkan jenis-jenis izin baru yang tidak sejalan dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Selengkapnya
KPPOD : Omnibus Law Izin Harus Berbentuk Closed List
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sarankan beberapa langkah dalam rangka memperbaiki kinerja Online Single Submission (OSS) ke depan.
Selengkapnya
Pemda Masih Anggap OSS Melanggar Otonomi Daerah
KPPOD menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan.
Selengkapnya
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPODBrief: Tematik
Video Rekaman
Info Grafis
KPPOD Event
