Sumber pendapatan asli daerah berpotensi kian meluas jika Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diterapkan. RUU tersebut mengatur penerapan opsen atau pungutan tambahan untuk sejumlah jenis pajak. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 188/1518/OTDA tentang Identifikasi Perda dan Perkada. Melalui SE ini, daerah diminta untuk mengidentifikasi, merevisi, menghapus, dan/atau merancang Perda dan Perkada yang memuat pokok-pokok pengaturan terkait tindak lanjut UU Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CIKA) menghadirkan nuansa reformasi terkait regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Hadirnya klaster ketenagakerjaan dalam UU sapu jagat ini mencoba mengurai benang kusut problematika ketenagakerjaan. Persoalan kompensasi PHK yang mahal menjadi salah satu fokus pemerintah untuk ditata kembali.

Pemerintah dan DPR RI sepakat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua melalui program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Dalam Rancangan UU (RUU) Otsus Papua usulan pemerintah, terdapat ketentuan tambahan mengenai pemekaran daerah provinsi.

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otsus Papua.