Sejumlah ketentuan di dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menarik sejumlah kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perlu hati-hati dalam membahas ketentuan itu agar tidak memicu gejolak di daerah.

Omnibus law tersebut dinilai tidak menghargai konsep otonomi daerah seluas-luasnya

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng meminta adanya omnibus law cipta kerja jangan sampai mematikan kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan satu-satunya faktor yang bisa mendatangkan investor ke Tanah Air dan menciptakan lapangan pekerjaan

Banyak pemda yang belum memaksimalkan perannya dalam mengatasi intoleransi yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. 
Hal tersebut perlu menjadi perhatian.