Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Jakarta siap menjadi daerah khusus ekonomi setelah tak lagi sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) negara. Menurutnya, saat ini pemerintah perlu menyusun regulasi dan model tata pemerintahannya

Kementerian Dalam Negeri menemukan kesalahan penganggaran saat mengevaluasi sejumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kesalahan yang kerap dijumpai adalah penganggaran yang tak sesuai dengan alokasinya.

Beberapa waktu lalu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian di enam daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sidoarjo.

Keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi membuat serapan anggaran daerah rendah

Peneliti Komita Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengusulkan agar dibentuk Badan Regulasi Nasional yang memiliki kewenangan pengawasan serta pembinaan preventif dan represif dalam seluruh proses pembentukan peraturan, baik di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perancangan sampai pada pengundangan dan implementasi