Munculnya dugaan adanya desa fiktif penerima alokasi dana desa menjadi peringatan untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi faktual. Masih ada celah penyelewengan dalam penyaluran dana desa.

Pemerintah dinilai lemah dalam melakukan verifikasi pengalokasian dana desa yang menyebabkan munculnya desa fiktif. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Endi Jaweng meminta pemerintah pusat memanggil pemerintah daerah yang terdapat desa- desa fiktif. 

Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Tanah Air diharapkan jadi dana stimulan dan bukan malah menjadi dana ketergantungan dari desa-desa tersebut.

Munculnya mata anggaran ganjil dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI menunjukkan buruknya perencanaan anggaran.