Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0
Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0

Gelombang inovasi daerah di Indonesia bermunculan beberapa tahun terakhir. termasuk digitalisasi pelayanan publik. 
Namun, inovasi dan prakondisi daerah dalam menjawah tantangnn pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 itu masih sangat beragam antarwilayah.

Selengkapnya
Mengatasi Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan
Mengatasi Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi. Hasilnya, sejumlah permasalahan ditemukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Guna menangani problematika ini diperlukan perbaikan regulasi terpadu.

Selengkapnya
KPPOD: Reformasi Partai Politik Harus Jadi Urusan Negara
KPPOD: Reformasi Partai Politik Harus Jadi Urusan Negara

Peran aktif negara diperlukan untuk membenahi sistem partai politik di Indonesia. Negara harus memiliki daya tawar agar dapat ikut andil dalam mereformasi partai politik.

Selengkapnya
Serapan APBD Terbesar Belanja Pegawai
Serapan APBD Terbesar Belanja Pegawai

Serapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan program pembangunan. Dengan demikian pontensi kerugian masyarakat semakin tinggi.

Selengkapnya
Kamu Harus Tahu, Mengapa di Indonesia Sulit Kantongi Izin Usaha?
Kamu Harus Tahu, Mengapa di Indonesia Sulit Kantongi Izin Usaha?

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai ada tiga sebab utama kenapa Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha di Indonesia mengalami penurunan.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event