Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat ini kementerian dan lembaga (K/L) masih terus mengebut perancangan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja

Pemerintah sedang menuntaskan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraruran daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi. Perda bermasalah merupakan hasil kajian KPPOD terhadap 1.109 dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Akmal mengungkapkan bahwa sesungguhnya perda yang diajukan wajib melalui proses fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 120/2018. Adapun yang dimaksud dengan fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis atas produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terhadap muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan.

Dari kajian KPPOD, terdapat 347 Perda-perda bermasalah pada daerah sentra-sentra bisnis dan industri.