Penuntasan Tenaga Honorer Tiidak Harus Melalui Revisi UU ASN
Penuntasan Tenaga Honorer Tiidak Harus Melalui Revisi UU ASN

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, penuntasan tenaga honorer tidak harus melalui revisi UU ASN. Apalagi, jika revisi tersebut memungkinkan seseorang menjadi ASN tanpa melalui tes.

Selengkapnya
Jakarta Dinilai Siap Jadi Daerah Khusus Ekonomi
Jakarta Dinilai Siap Jadi Daerah Khusus Ekonomi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Jakarta siap menjadi daerah khusus ekonomi setelah tak lagi sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) negara. Menurutnya, saat ini pemerintah perlu menyusun regulasi dan model tata pemerintahannya

Selengkapnya
Anggarannya buat Kesatuan Masyarakat, tapi Malah Beli Kulkas dan Mobil
Anggarannya buat Kesatuan Masyarakat, tapi Malah Beli Kulkas dan Mobil

Kementerian Dalam Negeri menemukan kesalahan penganggaran saat mengevaluasi sejumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kesalahan yang kerap dijumpai adalah penganggaran yang tak sesuai dengan alokasinya.

Selengkapnya
Kemendagri Sisir Perda yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Kemendagri Sisir Perda yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa waktu lalu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian di enam daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sidoarjo.

Selengkapnya
Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat
Anggaran Telat, Warga Kena Mudarat

Keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi membuat serapan anggaran daerah rendah

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event