Menyusul kontribusi KPPOD pada proses pengetahuan-ke-kebijakan dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja), KPPOD melanjutkan upayanya untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui produksi pengetahuan dan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mengawal peraturan pelaksanaan Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah mengakui ada banyak kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat desa. Salah satunya adalah minimnya akses masyarakat ke bank, dan masalah pendataan antar-lembaga yang masih simpang siur.

Pembagian tugas dan indikator yang harus dicapai pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua

Pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena flypaper effect.

Peningkatan jumlah penyintas COVID-19 secara statistik belum menunjukan perlambatan dari sisi laju eksponensial. Pemerintah mengambil langkah PPKM sebagai solusi untuk mengurangi peningkatan kasus di Indonesia.