Dampak perjalanan dinas aparatur sipil negara tak signifikan jika dibandingkan dengan risiko penularan Covid-19.

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menggerus kewenangan pemerintah daerah. Pasalnya, pada klaster Administrasi Pemerintahan RUU Ciptaker terlihat penegasan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan

Peneliti dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai usaha bisnis yang memiliki risiko tinggi nantinya akan mendapat perizinan dan pemantauan ketat dari pemerintah

RUU Cipta kerja hanya memikirkan mengenai eksploitasi sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja, namun tidak ada poin untuk mengelola ekosistem SDA jangka panjang.

Peneliti dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai usaha bisnis yang memiliki risiko tinggi, nantinya akan mendapat perizinan dan pemantauan ketat dari pemerintah.