Implikasi Regulasi Cipta Kerja, Pemda Bisa Lepas Tangan
Implikasi Regulasi Cipta Kerja, Pemda Bisa Lepas Tangan

Pemda berpotensi tidak akan ikut mengawasi atau bertanggung jawab karena kewenangan ditarik ke pusat. Pasal-pasal yang mengatur resentralisasi kewenangan dalam RUU Cipta Kerja harus dikaji ulang.

Selengkapnya
Penghapusan IMB di RUU Cipta Kerja Kembali Jadi Sorotan
Penghapusan IMB di RUU Cipta Kerja Kembali Jadi Sorotan

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menghapus beberapa ketentuan syarat administratif dan teknis terkait fungsi bangunan gedung. Rencananya, ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui PP.

Selengkapnya
Omnibus Law Hapus Aturan IMB, Pemda Terancam Hilang Rp4 T per Tahun
Omnibus Law Hapus Aturan IMB, Pemda Terancam Hilang Rp4 T per Tahun

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Henny Prasetyowati, menolak penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Selengkapnya
Solusi Pembatalan Perda di RUU Cipta Kerja Diapresiasi
Solusi Pembatalan Perda di RUU Cipta Kerja Diapresiasi

Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memuat ketentuan peraturan daerah (perda) dapat dibatalkan melalui peraturan presiden (perpres).

Selengkapnya
RUU Omnibus Law, KPPOD: Retribusi Perizinan Hilang, PAD Pemda Turun
RUU Omnibus Law, KPPOD: Retribusi Perizinan Hilang, PAD Pemda Turun

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, dapat melemahkan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam mengelola perizinan usaha agar memperoleh pemasukan bagi daerah melalui Anggaran Pendapat Belanja Daerah.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event