Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara sinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpandangan, pemekaran wilayah bisa saja dilakukan, tetapi sifatnya sangat selektif. Daerah-daerah yang bisa dilakukan pemekaran adalah wilayah perbatasan dan kepulauan

Komitmen pemerintah untuk mereformasi prosedur regulasi dan perizinan usaha tak selalu berjalan mulus.

Maladministration alleged in budget allocation. During deliberation of the Jakarta administration’s 2020 budget priorities, it was revealed that the city would allocate Rp 21 billion (US$1.48 million) for the Governor’s Team for Accelerated Development (TGUPP).

Dengan ini, jenis-jenis pemerintah daerah ataupun kementerian dan lembaga (K/L) tidak dapat menambahkan jenis-jenis izin baru yang tidak sejalan dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.