Hal tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal atau indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan di daerah

Alasan di balik dukungan terhadap langkah dari pemerintah tersebut adalah karena UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah harus direvisi agar kebijakan yang baru dapat mengakomodasi berbagai perubahan di pemerintahan daerah.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai dalam 20 tahun terakhir, sistem pelaksanaan otonomi daerah masih belum solid dan masih perlu dibenahi.

Kita masih mengalami sejumlah tantangan struktural, terutama desain kebijakan dan juga kelembagaan yang masih menghambat daerah, terutama kepala daerah dalam berinovasi dan berkreativitas terhadap tata kelola ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah,

Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi lainnya.