Gelombang inovasi daerah di Indonesia bermunculan beberapa tahun terakhir. termasuk digitalisasi pelayanan publik. 
Namun, inovasi dan prakondisi daerah dalam menjawah tantangnn pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 itu masih sangat beragam antarwilayah.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi. Hasilnya, sejumlah permasalahan ditemukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Guna menangani problematika ini diperlukan perbaikan regulasi terpadu.

Peran aktif negara diperlukan untuk membenahi sistem partai politik di Indonesia. Negara harus memiliki daya tawar agar dapat ikut andil dalam mereformasi partai politik.

Serapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan program pembangunan. Dengan demikian pontensi kerugian masyarakat semakin tinggi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai ada tiga sebab utama kenapa Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha di Indonesia mengalami penurunan.