KPPOD Dalam Berita

Motif Partai Politik Ikut Pemilihan Kepala Desa

Pimpinan Badan Legislasi DPR usul pemilihan kepala desa lewat jalur partai politik. UU Desa harus direvisi.

Layanan Lapor Mas Wapres Menuai Pro Kontra Publik

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, layanan Lapor Mas Wapres merupakan langkah mubazir dan tidak perlu dilakukan oleh Wakil Presiden (wapres).

KPPOD: Daerah yang Anggarannya Tak Tepat Sasaran Perlu Diberi Sanksi

Pengamat otonomi daerah menilai pemerintah pusat perlu memberlakukan mekanisme insentif dan sanksi disinsentif pada daerah yang anggarannya tak efektif dan efisien.

Penghapusan KASN Digugat ke MK, DPR Jamin Pengawasan Masih Ada

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan gugatan terhadap ditiadakannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR, selaku pembentuk Undang-Undang menyatakan pengawasan yang selama ini dilakukan KASN tetap ada.

Perlunya Akselerasi Tata Kelola Otonomi Daerah Yang Cerdas Hadapi Tantangan Disrupsi Teknologi

Pada dasarnya desentralisasi dan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah. Namun kondisi ideal tersebut masih belum dapat dicapai yang menyebabkan tingkat daya saing daerah masih belum meningkat secara signifikan.

Showing 1-5 of 1,196 items.

KPPOD Brief

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan & Kebutuhan Pemda

Perkuat Tata Kelola Ekonomi, Daerah Berdaya Saing Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia

Implementasi OSS RBA di Daerah:
Tantangan dan Kebutuhan Pemda