KPPOD Dalam Berita
Rakernas Adeksi Bahas Revisi UU Pemerintahan Daerah
Pembahasan terkait rencana perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi sorotan utama dalam diskusi panel pembuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang berlangsung di Hotel Planet Holiday, Batam, Senin (9/2/2026). Forum strategis ini dipandu langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, yang dipercaya sebagai moderator.
read more...Pemangkasan TKD 2026 Tekan Belanja APBD, Jakarta jadi Turun Kelas
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) 2026 sebesar 69,5% dari APBN 2025 menurunkan kapasitas fiskal daerah, termasuk DKI Jakarta yang turun kelas. Kebijakan ini bertentangan dengan UU HKPD dan memicu resentralisasi fiskal.
read more...Pemerintah Daerah hingga Desa Terjangkit Jual Beli Jabatan, Ada Apa dengan Rekrutmen Aparatur?
Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian serius pada korupsi sektor pengisian SDM pemerintahan. Perbaikan sistem harus dilakukan agar modus tak terus berulang.
read more...
Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman M Suparman, mengungkapkan bahwa intervensi kepala daerah dalam pengisian jabatan di birokrasi masih sangat kuat, meskipun secara formal telah diatur melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
read more...Sederet Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi, KPPOD dan ICW Singgung Biaya Politik Mahal
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan mahalnya biaya politik di Indonesia turut memengaruhi maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah.
read more...