KPPOD Dalam Berita


KPPOD: Omnibus law cipta kerja tidak boleh menghilangkan kewenangan Pemda

KPPOD: Omnibus law cipta kerja tidak boleh menghilangkan kewenangan Pemda

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng meminta adanya omnibus law cipta kerja jangan sampai mematikan kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

read more...


Omnibus Law Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Datangkan Investor

Omnibus Law Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Datangkan Investor

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan satu-satunya faktor yang bisa mendatangkan investor ke Tanah Air dan menciptakan lapangan pekerjaan

read more...


Intoleransi Nodai Semangat Otonomi

Intoleransi Nodai Semangat Otonomi

Banyak pemda yang belum memaksimalkan perannya dalam mengatasi intoleransi yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. 
Hal tersebut perlu menjadi perhatian.

read more...


Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0

Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0

Gelombang inovasi daerah di Indonesia bermunculan beberapa tahun terakhir. termasuk digitalisasi pelayanan publik. 
Namun, inovasi dan prakondisi daerah dalam menjawah tantangnn pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 itu masih sangat beragam antarwilayah.

read more...


Mengatasi Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan

Mengatasi Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi. Hasilnya, sejumlah permasalahan ditemukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Guna menangani problematika ini diperlukan perbaikan regulasi terpadu.

read more...


Showing 1-5 of 676 items.