Banyak Pemda Sulit Bayar Gaji ASN, Alarm Keadilan Fiskal Pusat dan Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang kesulitan membayar gaji ASN sebagai alarm keadilan fiskal antara pusat dan daerah. 

"Kalau kita bicara keadilan fiskal, mestinya daerah mendapatkan haknya baik kapasitas fiskal yang tinggi, sedang maupun rendah. Misalnya dana bagi hasil (DBH) itu kan haknya pemerintah daerah," kata Direktur Eksekutif KPPOD, Armand Suparman kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2026). 

DBH yang seharusnya ada hak Pemda di dalamnya disebut belum juga dibayarkan dalam dua tahun terakhir karena dalil efisiensi dari pemerintah pusat.

Dia menilai, pemerintah pusat tak seharusnya memerintahkan Pemda melakukan efisiensi pada hak fiskal daerah seperti DBH. Kemudian, ketika pemda kelimpungan membayar gaji ASN, pemerintah pusat datang melakukan top up anggaran lewat DBH.

Armand juga menegaskan, pemerintah pusat seharusnya mulai mengembalikan semua transfer ke daerah baik DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Itu mesti kembali ke formula yang sesuai dengan aturan Undang-Undang (No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah), jadi tidak dipotong untuk kepentingan program-program prioritas nasional," tuturnya. 

Dia mengatakan, pengembalian formula dana transfer ke daerah ini perlu segera dilakukan di APBN Perubahan 2026, agar keadilan fiskal bisa segera terealisasi. "Untuk APBN tahun ini. Tahun depan lain lagi ceritanya, dan tentu ini jadi pembelajaran untuk APBN tahun depan ya," ucapnya.

490 daerah kesulitan bayar gaji ASN Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fiskal.

Purbaya mengatakan, bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Purbaya menyebut, Presiden telah menyetujui besaran dana yang akan disalurkan kepada ratusan daerah tersebut.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/08/06/21331831/banyak-pemda-sulit-bayar-gaji-asn-alarm-keadilan-fiskal-pusat-dan-daerah.