KPPOD Dalam Berita
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Semakin Jauh dari Tujuan Pembentukan
Sudah sekitar seperempat abad, usia otonomi daerah di Indonesia berjalan sejak pertama kali digulirkan. Namun, komitmen pelaksanaan dan pengawasannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
read more...Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Dinilai akan Perlemah Asas Otonomi
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tertutup melalui DPRD akan memperlemah sistem pembangunan otonomi daerah. Wacana ini juga dinilai bakal menggerus proses demokratisasi politik lokal.
read more...Pilkada Sistem Asimetris Dinilai Bukan Solusi, Justru Timbulkan Diskriminasi Baru
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito terkait wacana pilkada dengan sistem pendekatan asimetris. Pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan ada perbedaan mekanisme pelaksanaan pilkada antardaerah, yang muncul karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek keamanan.
read more...Kebijakan Indonesia Pasca Reformasi: Meningkat, Namun Belum Maksimal
Kualitas regulasi mencerminkan persepsi terhadap kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, peraturan yang sehat, serta memungkinkan untuk mendorong pengembangan sektor swasta. Kualitas kebijakan Indonesia pasca reformasi semakin membaik, meski masih perlu ditingkatkan.
read more...Dukung Mendagri, Kepala Daerah Didorong Gunakan Skema Non-APBD
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengapresiasi keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pola pikir kepala daerah diubah. Tito meminta pemerintah daerah tak mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
read more...