Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran Dikhawatirkan Picu Demotivasi Pegawai

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah pusat diminta konsisten untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di semua instansi. Kebijakan kontradiktif yang berujung pada pemborosan anggaran dapat memicu demotivasi pegawai di tingkat menengah ke bawah yang terdampak efisiensi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman menilai, beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa waktu ini justru kontradiktif terhadap upaya efisiensi anggaran. Hal itu karena sejumlah kementerian membuat kebijakan yang berujung pada pemborosan anggaran.

Langkah itu pun bertolak belakang dengan Instruksi Presiden soal efisiensi yang ditetapkan pada 22 Januari lalu. Padahal, hampir semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk mengefisienkan anggaran.

Herman mencontohkan, pengangkatan enam staf khusus menteri pertahanan dapat berdampak pada pemborosan anggaran. Kemenhan harus mengeluarkan anggaran untuk gaji dan tunjangan kepada seluruh staf khusus baru yang diangkat.

Selain itu, pemerintah juga tetap menggelar retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret itu semestinya bisa digelar secara daring sehingga tidak membutuhkan anggaran untuk kegiatan selama delapan hari tersebut. Pemerintah daerah juga tidak mengeluarkan anggaran untuk perjalanan kepala daerah terpilih ke Magelang, Jawa Tengah.

Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan dengan menambah jumlah kementerian juga mencerminkan pemborosan anggaran. Kebijakan itu membuat biaya yang harus dikeluarkan negara bertambah seiring jumlah menteri dan wakil menteri yang melonjak.

"Ketika ada efisiensi, justru menambah personel yang berdampak pada anggaran. Ini semua menunjukkan pemerintah pusat tidak konsisten terhadap Inpres efisiensi," ujar Herman di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Menurut Herman, kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif itu dikhawatirkan dapat mendemotivasi para pegawai. Para pegawai, terutama pegawai menengah ke bawah, merupakan kelompok yang paling banyak terdampak efisiensi. Padahal jika kebijakan efisiensi dilakukan secara konsisten, seluruh pegawai diyakini akan mendukung langkah tersebut.

Apalagi, efisiensi juga berdampak pada pos-pos anggaran pelayanan publik. Keterbatasan anggaran itu dipastikan akan berdampak pada pelayanan prima yang selama ini diberikan para pegawai ke masyarakat.

"Kalau pegawai terus diperlihatkan kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak konsisten dan kontraproduktif, justru menimbulkan demotivasi di level bawah," kata Herman.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando mengingatkan, pemerintah pusat seharusnya memberikan contoh implementasi efisiensi anggaran. Inpres semestinya dilakukan secara konsisten dengan tidak menambah pengeluaran negara.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/inkonsistensi-kebijakan-efisiensi-anggaran-picu-demotivasi-pegawai?utm_medium=shared&utm_source=link&utm_campaign=tpd_-_ios_traffic