KPPOD Dalam Berita
Menanti Gebrakan Prabowo Membabat Perizinan Ilegal
Pemberantasan korupsi perizinan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Arahan khusus diberikan kepada Kejaksaan Agung.
read more...Jika Pejabat Eselon II Daerah Menjadi Pegawai Pusat
SEUSAI reses pada 20 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu materi yang akan diubah adalah soal netralitas ASN dalam politik praktis. Caranya, menarik kendali mutasi pejabat eselon II di daerah ke pemerintah pusat.
read more...Pemberian Insentif Mengganggu Kemandirian Fiskal
Dinamika opsen menggambarkan bahwa pemerintah belum memiliki rumusan yang jitu dalam mengantisipasi potensi gejolak di tengah proses transisi kebijakan, meskipun konsep opsen pajak sebenarnya ideal, dan mampu memberikan ruang kemandirian fiskal bagi daerah. Dalam kaitan ini, Bisnis mewawancarai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman.
read more...KPPOD nilai RUU Pilkada cederai kepastian hukum
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hasil pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada telah mencederai kepastian hukum, akuntabilitas pemilihan kepala daerah dan berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
read more...Analis Politik Tolak Pilkada Tertutup Melalui DPRD
Direktur Nasional Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tertutup melalui DPRD. Ia menilai, wacana yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat membuat penegakan otonomi daerah dan desentralisasi mengalami kemunduran.
read more...