KPPOD Dalam Berita
PSU Pilkada Sepenuhnya dari APBD, Pembangunan di 24 Daerah Bisa Terganggu
Keputusan pendanaan untuk pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah di 24 daerah yang sepenuhnya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikhawatirkan bakal mengganggu belanja daerah. Apalagi, sebelumnya, pemerintah daerah sudah diminta pusat mengefisienkan anggaran. Terganggunya belanja daerah itu bisa berimbas pada pelayanan publik dan pembangunan.
read more...Efisiensi Anggaran Dinilai Akan Persempit Ruang Gerak Pemerintah Daerah
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti implikasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja terhadap pemerintah daerah.
read more...481 Kepala Daerah Dilantik Langsung Presiden Prabowo, Pemantau Otonomi: Jangan Sebatas Seremoni
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman berharap pelantikan kepala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilanjutkan dengan retret tidak hanya sebatas seremoni.
read more...Pelantikan Kepala Daerah, Dominasi KIM Plus Tak Jamin Keselarasan Pusat-Daerah
Dominannya kepala-wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus, koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinilai tak menjamin keselarasan kebijakan dan program pusat dan daerah. Ketidaksinkronan pusat-daerah selama ini berakar pada peraturan perundang-undangan.
read more...Efisiensi Anggaran Dorong Kepala Daerah untuk Kreatif
KEPALA daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang sebentar lagi dilantik mesti kreatif memanfaatkan anggaran yang ada setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Dengan anggaran yang tersedia, kepala daerah mesti memprioritaskan program kerja apa saja yang dapat diselesaikan.
read more...