Opsen Didesak Ditinjau, Potensi Timbulkan Dampak Negatif Ekonomi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendesak kebijakan opsen di Jawa Tengah ditinjau kembali. Sebab, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif ekonomi, terutama di bidang otomotif.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman saat Diskusi Publik Kebijakan Opsen PKB dan Perekonomian Daerah, di Hotel Horison Ultima Semarang, Jumat (25/4/2025). Turut hadir, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Dr. Setia Diarta.

“Simulasi pengenaan opsen PKB menunjukkan bahwa 28 dari  33 provinsi berpotensi meningkatkan beban publik dan dunia usaha. Penerapan opsen juga berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya pada ekosistem industri otomotif," ujarnya.

Kebijakan ini pun dinilai tak tepat mengingat sektor otomotif nasional dan Jawa Tengah masih lesu. Sejak tahun 2014-2023, penjualan mobil di pasar domestik stagnan di angka sekitar satu juta unit per tahun.

"Penjualan kendaraan pada tahun 2023 tercatat kurang lebih 61.000 unit, 2024 mencapai 56.000 unit. Jadi, ada sedikit penurunan sama seperti penjualan secara nasional," katanya.

Dijelaskannya, penurunan ini menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Sebab, industri otomotif merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Kondisi ini diperparah dengan faktor lain, seperti tensi perdagangan internasional terkait tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap  produk otomotif. “Situasi ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan, tadi sudah disebutkan dunia otomotif sudah mulai mikir-mikir ini mau melakukan PHK," ucapnya.

Akibatnya, efek domino bisa menjalar pada sektor-sektor lain seperti pembiayaan (leasing), asuransi, suku cadang dan aksesoris, bengkel, hingga jasa rental. Termnasuk, menyebabkan migrasi konsumen membeli kendaraan di provinsi yang mengunakan pajak lebih rendah. 

Pengamat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), FEB Universitas Indonesia. Dr. Ir. Riyanto M.Si menilai kondisi itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Turunnya market ditambah dengan opsen, memperparah dunia otomotif.

"Ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Sampai maret kemarin penjualan sudah turun, 2024 juga turun. Kebijakan pajak harus pas dengan kondisi yang ada ini," tuturnya.

Menyikapi hal itu  Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Danang Wicaksono mengaku telah memberikan relaksasi opsen selama 3 bulan sejak Januari -Maret dengan merogoh anggaran Rp 300 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mengaku masih mengkaji dan memonitor dampak opsen. 

Ia mengakui opsen memperparah lesunya dunia otomotif. Kendati begitu, penundaan opsen membuat proyek pembangunan Jawa Tengah mandek.

Sumber: https://rri.co.id/semarang/daerah/1475294/opsen-didesak-ditinjau-potensi-timbulkan-dampak-negatif-ekonomi