KPPOD Dalam Berita
Anggaran MBG Disebut Bisa Dipakai untuk Gratiskan Sekolah Swasta
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dialihkan untuk menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggratiskan pendidikan dasar yang dikelola swasta.
read more...Kinerja Tak Memuaskan, Daerah Pemekaran Bisa Digabung?
Penggabungan daerah dipandang bisa menjadi solusi untuk memperbaiki pelayanan publik di daerah dengan kinerja yang kurang memuaskan.
read more...Evaluasi Pemekaran 1999-2014: DOB Tertatih-tatih, Daerah Induk Tak Lebih Baik
Janji kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik yang kerap melatarbelakangi pemekaran daerah pada periode 1999 hingga 2014 tak kunjung terlihat wujudnya hingga kini. Setali tiga uang, kondisi di daerah induk juga tak menunjukkan perkembangan signifikan setelah pemekaran. Maka, alih-alih membuka moratorium pemekaran, pemerintah diminta untuk fokus menata daerah-daerah otonom baru.
read more...Setelah Kasus Penyerobotan Lahan BMKG, Bagaimana Upaya Memberantas Premanisme?
Wacana revisi UU Ormas hampir selalu mencuat tiap kali negara gagal mengendalikan kekerasan oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan—bukan ”organisasi masyarakat” atau ”organisasi massa”.
read more...Gejala Resentralisasi Tampak, DPD Godok Revisi UU Pemda untuk Perkuat Otonomi Daerah
Upaya resentralisasi dinilai menguat meski amanat Reformasi 1998 menghendaki otonomi daerah. Jika dibiarkan, resentralisasi bisa menghambat pembangunan di daerah.
read more...