KPPOD Dalam Berita
Konflik Sudah Berlarut-larut, Kemendagri Dianggap Tepat Tetapkan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan empat pulau, yakni Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipah, dan Panjang, ke wilayah Sumatera Utara sebagai langkah yang tepat.
read more...Efisiensi Anggaran Dipertanyakan saat Pemda Dibolehkan Rapat di Hotel
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mempertanyakan kebijakan efisiensi yang diteken di awal tahun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
read more...KPPOD Sebut Izinkan Pemda "Berkegiatan" di Hotel Bentuk Inkonsistensi Pemerintah dalam Efisiensi Anggaran
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan, pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar kegiatan di hotel sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah.
read more...KPPOD Usul Anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih Dialihkan untuk SD-SMP Gratis
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengusulkan, anggaran Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih dialihkan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, baik sekolah negeri dan swasta, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
read more...SD-SMP Swasta Gratis, KPPOD Peringatkan "Turbulensi" Anggaran Daerah
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memperingatkan bahwa ada potensi ketidakstabilan anggaran pemerintah daerah untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta.
read more...