KPPOD Dalam Berita

KPPOD: Indonesia Hiper Regulasi

Ternyata dalam regulasi itu ada konflik kewenangan. Tidak hanya antar pusat dan daerah, tapi juga kementerian/lembaga

Omnibus Law dan Ongkos PHK

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) membuka lembaran baru dalam narasi reformasi ketenagakerjaan Indonesia. Salah satunya perihal pesangon, uang penghargaan, dan uang penganti hak

Dilema UPMK dan UPL di RUU Cika: Lindungi Pekerja, Ditentang Pengusaha

RUU Cipta Kerja (Cika) disusun untuk membuka peluang kerja lebih luas. Namun ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Upaya Pemantuan Lingkungan (UPL) justru ditentang dunia usaha

Give villages greater role for more effective COVID-19 measures: Watchdog

Village administrations need to play a bigger role in containing the spread of the COVID-19 outbreak so they can carry out more effective preventive measures and provide social safety nets

KPPOD: Pemerintah harus perketat pengawasan dan siap tanggung pelaksanaan Pilkada

Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap keuangan daerah untuk memastikan pencairan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak

Showing 51-55 of 758 items.

KPPOD Brief

Mampukah OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha?

Pekerjaan Rumah Reformasi Birokrasi

Pentingnya Insentif Investasi di Daerah

Publikasi Terbaru

RUU Cipta Kerja
Nota Pengantar dan DIM
Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Klaster Administrasi Pemerintahan
RUU Cipta Kerja

Evaluasi Setahun OSS
Studi Pelaksanaan PP No.24 Tahun 2018 di Daerah