KPPOD Dalam Berita


Pilkada Langsung Membebani APBD dan Rentan Terjadi Korupsi

Pilkada Langsung Membebani APBD dan Rentan Terjadi Korupsi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rentan terjadi korupsi. Seperti dijadwalkan, pemerintah akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020.

read more...


Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan

Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan omnibus law baik dalam cipta lapangan kerja maupun perpajakan harus mempertimbangkan rasionalisasi jumlah izin. 

read more...


Serapan APBD untuk Belanja Modal Rendah, Masyarakat Dirugikan

Serapan APBD untuk Belanja Modal Rendah, Masyarakat Dirugikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Peneliti Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD, Lenida Ayumi, menyatakan hal ini berpotensi merugikan masyarakat.

read more...


Penuntasan Tenaga Honorer Tiidak Harus Melalui Revisi UU ASN

Penuntasan Tenaga Honorer Tiidak Harus Melalui Revisi UU ASN

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, penuntasan tenaga honorer tidak harus melalui revisi UU ASN. Apalagi, jika revisi tersebut memungkinkan seseorang menjadi ASN tanpa melalui tes.

read more...


Jakarta Dinilai Siap Jadi Daerah Khusus Ekonomi

Jakarta Dinilai Siap Jadi Daerah Khusus Ekonomi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai Jakarta siap menjadi daerah khusus ekonomi setelah tak lagi sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) negara. Menurutnya, saat ini pemerintah perlu menyusun regulasi dan model tata pemerintahannya

read more...


Showing 46-50 of 700 items.