KPPOD Dalam Berita

Wacana Pilkada lewat DPRD dan Bagaimana Dulu SBY Menggagalkannya

Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah lewat mekanisme di DPRD hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta dan arena transaksi politik.

Mengapa Publik Menolak Pilkada lewat DPRD?

Lebih dari 77 persen responden menolak pilkada lewat DPRD, apa alasannya? Siapa yang mewacanakan pilkada kembali ke DPRD? Apa dampak pilkada lewat DPRD?

Purbaya Seragamkan Defisit APBD, Ruang Fiskal Daerah Kian Tertekan

Pemerintah pusat menetapkan batas defisit APBD 2026 seragam 2,5%, memicu kekhawatiran fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah

Penjelasan Kemenkeu Soal Batas Defisit APBD 2026 2,5 Persen

Defisit atau surplus untuk masing-masing APBD dapat berbeda-beda dan fleksibel menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Penolakan Masyarakat Sipil terhadap Pilkada lewat DPRD Menguat

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan suara rakyat yang ingin pilkada langsung atau lewat DPRD wajib disimak pemerintah, DPR, dan partai politik.

Showing 31-35 of 1,430 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia