KPPOD Dalam Berita
KPPOD: Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Tak Boleh Intervensi Kewenangan Pemda
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai, Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memiliki fungsi koordinasi dan monitoring evaluasi soal penataan kawasan dan perencanaan kawasan Jabodetabek dan Cianjur.
read more...Empat Upaya yang Diperlukan Untuk Meningkatkan Penerapan SPBE
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman mengatakan, pergerakan SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif.
read more...Empat Upaya yang Diperlukan Untuk Meningkatkan Penerapan SPBE
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, pergerakan SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif.
read more...KPPOD Usul 4 Hal Ini jadi untuk Pacu Perkembangan SPBE
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, pergerakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif.
read more...4 PR Pemerintah untuk Meningkatkan Penerapan SPBE
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dinilai bisa dikategorikan cukup positif. Namun, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.
read more...