Para Pakar Pemerintahan Temui JK Bahas Hubungan Pusat dan Daerah

kompas.com - 17 Maret 2026

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan 12 pakar di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026). 

Jusuf Kalla mengatakan pertemuan dengan para intelektual ini membahas soal upaya pemerintah daerah dalam memajukan daerah-daerahnya. 

“Pemerintahan daerah pada dewasa ini dalam struktur kepemerintahan kita dan kemajuan daerah karena bagaimanapun negeri ini terdiri daripada daerah-daerah maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat, daerah harus maju untuk memajukan masyarakat,” JK.

Dalam kesempatan yang sama, Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Djohermansyah Djohan mengatakan, salah satu topik pembahasan yaitu berkurangnya kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin khususnya dalam percepatan pembangunan.

“Termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah. Nah untuk itu kita coba cari pemikiran jalan keluar lah sisanya daerah tetap maju, dan pusat tetap bisa menjalankan tugasnya. Jadi ada hubungan harmonis,” kata Djohermansyah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) periode 2021-2025, Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik terkait kewenangan maupun keuangan. 

“Isunya dari sejak tahun lalu ada isu pemangkasan transfer ke daerah yang itu sangat berdampak terhadap belanja pembangunan dan juga belanja pelayanan publik di daerah,” kata Armand. “Jadi ini diskusi untuk menjadi satu aren konstruksi yang bisa menjadi perhatian semua,” sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, otonomi daerah dan desentralisasi mengancik usia seperempat abad karena pertama kali berlaku sejak 2001 silam. 

Terakhir, JK menyoroti pemangkasan transfer ke daerah (TKD) menurun yaitu hanya 17 persen. Dia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan. 

“Hari ini anggaran sekarang sisa 17 persen ke daerah. Jadi nanti infrastruktur daerah akan berbahaya, akan terjadi penurunan kualitasnya, dan juga pendidikan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara,” kata JK.

Adapun pertemuan itu dihadiri 12 pakar di antaranya, Irfan Ridwan Maksum (UI), Aditya Perdana (FISIP UI), Profesor Djohermansyah Djohan (i-Otda), Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Hanif (UT), Trubus Rahardiansyah (Trisakti), Muhadam Labolo (IPDN), Riant Nugroho (UNJ), Armand Suparman (KPPOD), Satya Arinanto (FH UI), dan Mulyadi (BRIN).

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/15/22314361/para-pakar-pemerintahan-temui-jk-bahas-hubungan-pusat-dan-daerah

Dibaca 252 kali