KPPOD Dalam Berita
OTT Bupati Meranti Terkait Pemotongan Uang Persediaan dan Suap Pengadaan Jasa Umroh
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, rangkaian penangkapan terhadap Bupati Kepulauan Meranti M Adi terkait dengan modus pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan serta suap pengadaan jasa umroh.
read more...Pemerintah Pusat Minta 10% Dana APBD untuk Kesehatan, Ini Kata KPPOD
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Supratman mengapresiasi terkait upaya pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk menegaskan kembali kewajiban pemerintah daerah dalam menganggarkan 10 persenya untuk kebutuhan kesehatan.
read more...Bupati Kapuas dan Istri Korupsi buat Biaya Politik
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, praktik korupsi seperti yang dilakukan Ben dan Ary rawan terulang, terutama di daerah yang kepala daerahnya berkontestasi lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Karena itu, peran pengawasan internal dan eksternal pemerintah daerah harus diperkuat.
read more...KPPOD Ungkap 3 Kelemahan Inspektorat dalam Penegakan LHKPN
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkapkan tiga kelemahan inspektorat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menegakan aturan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atau laporan harta pejabat negara.
read more...Jangan Salah Langkah dalam Menyusun Kebijakan: Kenali Metode Regulatory Impact Assessment
Kebijakan publik yang efektif dan berdampak adalah tujuan yang diinginkan oleh setiap pemerintah di seluruh dunia. Namun, seringkali kebijakan yang dibuat tidak memberikan hasil yang diharapkan, bahkan sebaliknya, terkadang menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dianggap sebagai solusi yang efektif untuk membantu membuat kebijakan yang benar-benar berdampak.
read more...