KPPOD Dalam Berita

Aparat Negara Tidak Netral Bukan Hoaks, Sepanjang Mei-November 2023 Ditemukan 59 Kasus

Kekhawatiran aparatur negara tidak netral selama pelaksanaan Pemilu 2024 harus direspons serius oleh pemerintah. Terlebih, sejak Mei-November 2023 ditemukan 59 kasus ketidaknetralan aparatur negara, termasuk ASN.

Singkap: 65 Tindakan Penyimpangan Aparatur Negara, Mayoritas Untungkan Prabowo-Gibran dan Golkar

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (Singkap) yang terdiri Kontras, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD, menemukan 59 kasus dugaan penyimpangan Apartur Negara dalam Pemilu 2024.

Pemerintah Revisi PP No.5/2021 Soal OSS RBA, Termasuk Lampiran Pengelompokan Risiko Usaha

Kementeriaan Koordinator bidang Perekonomian mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Usaha Mikro-Kecil Mendominasi Investasi di RI sampai 92 Persen

Jumlah investasi di Indonesia naik cukup signifikan yang didominasi usaha skala mikro dan kecil (UMK) sampai 92 persen.

KPPOD: Masyarakat Harus Awasi Kinerja 271 PJ Kepala Daerah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menjelaskan bahwa para PJ yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota itu perlu diawasi dari dua sisi, yaitu politik dan ekonomi.

Showing 271-275 of 1,409 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia