KPPOD Dalam Berita
DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
Hasil revisi UU Pilkada ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
read more...Polemik RUU Pilkada, DPR dan Pemerintah Diminta Tak Ugal-ugalan Ubah Konstitusi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta DPR dan pemerintah tidak ugal-ugalan mengubah konstitusi.
read more...Revisi UU Pilkada Berpeluang Ganggu Pemerintahan di Daerah
Jakarta: Revisi Undang-Undang Pilkada bakal disahkan hari ini, 22 Agustus 2024. Revisi itu dinilai mengganggu pemerintahan di daerah.
read more...KPPOD Melihat Adanya Potensi Gagal Bayar Obligasi Daerah, Minta Kemenkeu Seleksi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melihat adanya potensi gagal bayar terkait daerah yang diperbolehkan menerbitkan obligasi atau sukuk daerah.
read more...Anggaran Jakarta Naik, Publik Berharap Ada Terobosan
Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2024 naik 4,6 persen dari Rp 81,71 triliun menjadi Rp 85,47 triliun. Kenaikan anggaran ini diharapkan selaras dengan fokus mengentaskan masalah kota, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja dan banjir, serta transparan dalam penyerapannya.
read more...