KPPOD Dalam Berita

Direktur KPPOD: Revisi UU Pilkada Bakal Meningkatkan Kemiskinan

Revisi UU Pilkada berpotensi meloloskan Kaesang, anak Jokowi. Padahal di sejumlah daerah politik dinasti berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Pengusaha Ingin Kepala Daerah Terpilih Paham Isu Manufaktur

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, berharap kepala daerah yang terpilih dalam pilkada nantinya bisa memahami masalah manufaktur.

KPPOD nilai RUU Pilkada cederai kepastian hukum

"Hasil revisi UU Pilkada ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024,"

Pengesahan UU Pilkada Berpotensi Ganggu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

REVISI Undang-Undang Pilkada yang dilakukan kemarin, Rabu (21/8/2024), dan segera disahkan hari ini lewat Rapat Paripurna di DPR RI dinilai berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman meminta DPR dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan pencalonan kepala daerah.

KPPOD Sebut RUU Pilkada Cederai Kepastian Hukum

Selain mengganggu sistem pemilihan kepala daerah yang berlandaskan Luber dan Jurdil, revisi UU Pilkada yang serampangan ini berpotensi merusak integritas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta mengancam upaya mencapai ultimate goal otonomi daerah, yakni kesejahteraan masyarakat.

Showing 211-215 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia