KPPOD Dalam Berita
Polemik Penggunaan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih Masih Berlanjut
Dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026, sebesar 58,03 persen dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung pembentukan dan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih.
read more...Kepala desa protes dana desa dipangkas hingga 70% untuk Koperasi Merah Putih - 'Bagaimana mau bangun infrastruktur dengan uang Rp360 juta?'
Sejumlah kepala desa menolak pemangkasan Dana Desa tahun 2026 sebesar 58,03% atau Rp34,57 triliun yang dialokasikan "untuk mendukung" program jagoan Presiden Prabowo Subianto yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
read more...Menuju Daerah Maju 2045: BRIN Dorong Otonomi Produktif dan Desain Asimetris yang Terukur
Pencapaian kesejahteraan yang merata masih menjadi pekerjaan besar setelah seperempat abad pelaksanaan otonomi daerah. Tantangan tersebut menuntut pembaruan pendekatan kebijakan, tidak hanya dalam aspek kewenangan, tetapi juga pada produktivitas ekonomi daerah dan desain otonomi asimetris yang lebih terukur.
read more...25 Years of Regional Autonomy Amid Recentralization, a Series of Problems Lurk
Despite being underway for 25 years, decentralization efforts are now overshadowed by centralization. Why is this?
read more...Refleksi Seperempat Abad Otonomi Daerah, BRIN Dorong Evaluasi Berbasis Bukti untuk Arah Kebijakan yang Berkelanjutan
Seperempat abad setelah otonomi daerah diberlakukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama DPD RI, KPPOD, dan Universitas Kristen Satya Wacana menggelar seminar nasional pada 12 Februari 2026 untuk mengevaluasi arah desentralisasi Indonesia di tengah menguatnya kembali kecenderungan sentralisasi, tekanan fiskal daerah, dan kompleksitas tata kelola pusat-daerah. Forum ini menyoroti capaian, risiko, serta kebutuhan mendesak akan desain kebijakan baru yang mampu menjaga standar nasional sekaligus memberi ruang inovasi bagi pemerintah daerah.
read more...