KPPOD Dalam Berita
Polemik kebijakan Dedi Mulyadi minta warga Jabar donasi Rp1.000 per hari – 'Kalau dikorupsi bagaimana?'
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta masyarakat berdonasi Rp1.000 per hari secara sukarela untuk solidaritas sosial, dikritik sejumlah warga dan pakar keuangan daerah karena seakan "melegalkan pungutan liar".
read more...Apa Saja Otak-atik Anggaran Jakarta Dampak Pemotongan Dana Bagi Hasil?
Pemotongan dana bagi hasil hampir Rp 15 triliun mengharuskan Pemprov Jakarta untuk efisiensi dan menyesuaikan kembali anggarannya.
read more...Dedi Mulyadi Dianggap Melakukan Formalisasi Pungli
Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda menilai kebijakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah yang tidak etis dan berpotensi membebani masyarakat.
read more...Pemangkasan TKD Dinilai Picu ‘Kreativitas Pungutan’ Daerah
Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda menilai munculnya kebijakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' di Jawa Barat merupakan dampak lanjutan dari pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
read more...KKN Masih Membayangi Sistem Merit ASN, Lembaga Pengawas Independen Dibutuhkan
Pembubaran Komisi ASN membuat Ombudsman RI kebanjiran aduan terkait pelanggaran meritokrasi ASN. Padahal, urusan ASN bukan satu-satunya tugas lembaga itu.
read more...