Satu Tahun Prabowo: Catatan dari Sembilan Tokoh

Pemerintahan Prabowo genap berjalan setahun pada 20 Oktober 2025. Bagi pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait, ini adalah kesempatan baik untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah secara jernih.

Berbagai catatan ini akan berguna untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ke depan. Orientasinya adalah mendorong roda pemerintahan yang efektif mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana amanat konstitusi.

Astacita sebagai janji kampanye Presiden Prabowo adalah rumusan target Kabinet Merah Putih sebagai perangkat kerja utama pemerintah. Aktualisasi teknokratis komprehensifnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Berangkat dari ukuran-ukuran tersebut, Kompas menyajikan evaluasi dan aspirasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Mereka adalah masyarakat Indonesia dari latar belakang dunia usaha, lembaga independen, dan akademisi. Berikut catatannya.

1. Vice CEO of PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto
Dalam setahun terakhir, industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (garmen) menghadapi tantangan berat. Sebut saja mulai dari implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Omnibus Law Ketenagakerjaan hingga kenaikan tarif impor Amerika Serikat pada April 2025.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan komitmen positif melalui keberhasilan menutup perjanjian dagang CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada, serta upaya deregulasi melalui terbitnya PP No 28 Tahun 2025. Dunia usaha menilai koordinasi antarkementerian masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dalam mendorong daya saing dan penciptaan lapangan kerja.

Ke depan, dunia usaha berharap pemerintah melakukan benchmarking terhadap regulasi ketenagakerjaan dan iklim usaha di kawasan ASEAN ataupun Asia agar Indonesia menjadi destinasi investasi unggulan. Kami meyakini, apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja bersatu dalam komitmen yang solid, ekosistem rantai pasok industri TPT nasional akan tumbuh kuat dan berdaya saing lokal ataupun global.

Dengan semangat Ekonomi Pancasila, kami percaya kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan target pertumbuhan hingga 8 persen per tahun.

2. Komisaris Independen PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Antonius Joenoes Supit
Niat Presiden Prabowo adalah niat baik. Dan, kita harus mendukung karena kalau gagal, kita semua merasakan akibatnya. Tapi, kalau sukses, kita juga semua yang akan menikmati. Tapi, semua niat ini harus dituangkan ke dalam rencana detail dan harus ada sistem kontrol yang benar.

Antara pernyataan pemerintah dan kenyataan di lapangan masih beda jauh. Lapangan kerja masih susah. Tugas utama dan pertama Pak Prabowo sebagai Presiden adalah menghapuskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat.

Cara paling efektif dan berkelanjutan untuk menjalankan tugas itu adalah dengan menciptakan lapangan kerja formal atau berkualitas sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat mendapat kepastian pendapatan dan terjamin perlindungan sosial.

Oleh karena itu, iklim investasi yang sehat dan baik jadi syarat utama. Dan, ini harus terefleksi dalam ukuran-ukuran yang jelas seperti ICOR. Ini perlu tim monitoring.

Kalau boleh usul, perlu ada sistem monitoring seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) di zaman Presiden SBY. Lembaganya mesti kredibel berikut pimpinannya. Pimpinan lembaga monitoring ini mesti sosok yang punya kompetensi dan disiplin seperti Pak Kuntoro Mangkusubroto memimpin UKP4.

3. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam
Memang tidak gampang situasi perekonomian yang sedang kita hadapi saat ini. Di global, ada kebijakan Trump. Di dalam negeri, ada tantangan menyinkronkan prioritas pemerintahan sebelumnya dengan pemerintah sekarang. Sebab, kita lihat ada pergesaran kebijakan yang sangat drastis yang mengubah kebijakan fiskal secara drastis pula.

Tapi, kita lihat menteri-menteri ekonomi sekarang memang berjuang keras supaya bagaimana ekonomi kita bisa tetap berjalan dan bahkan rebound. Ya, kita maklumlah ini pasti butuh waktu. Apalagi, sekarang pemerintah masih dalam survival mode karena situasi yang memang tidak mudah.

Kita berharap, ke depan, pemerintah bisa membuat perekonomian Indonesia rebound. Kita juga berharap pemerintah lebih banyak memberikan sentimen positif kepada pasar dan masyarakat. Paling tidak satu pikiran dengan masyarakat.  

4. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri
Tiga hal utama terlihat dalam pengelolaan perekonomian selama setahun terakhir. Pertama, semakin meningkatnya peran negara dalam aktivitas perekonomian, bukan hanya sebagai pengarah, melainkan juga pelaksana langsung.

Kedua, kurangnya pendekatan teknokratis berbasis data dan bukti dalam perencanaan. Ketiga, lemahnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, serta rendahnya kompetensi dalam pelaksanaan dan pemantauan.

Kombinasi antara ketiga faktor tersebut tidak hanya menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program, tetapi juga pemborosan sumber daya ekonomi dan disinsentif untuk kegiatan dunia usaha.

5. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti
Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran perlu extra effort untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini misalnya mesti dilakukan dengan menggerakkan ekspor dan investasi untuk berkontribusi lebih ke pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dilaksanakan untuk memformulasikan insentif agar mendongkrak kinerja ekspor dan investasi. Stop program populis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

6. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal
Respons kebijakan terhadap permasalahan ekonomi yang sedang genting masih lamban, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja formal dan perbaikan daya beli kalangan menengah-bawah. Efektivitas dan efisiensi eksekusi kebijakan rendah, bahkan pada program-program prioritas seperti MBG.

Pertimbangan populisme yang menyasar pada target-target kuantitas yang tinggi masih lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kualitas. Demikian pula efisiensi penggunaan pada program prioritas juga relatif rendah karena menargetkan cakupan target yang luas dalam waktu relatif singkat.

Sementara kelanjutan program-program pemerintahan sebelumnya seperti hilirisasi tambang masih belum dapat mengatasi permasalahan dari sisi tata kelola, dampak sosial dan lingkungan. Beberapa desain kebijakan terakhir seperti paket stimulus triwulan III dan IV 2025 sudah mulai menunjukkan perbaikan dalam merespons permasalahan penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat, tetapi masih perlu dibuktikan dalam implementasinya.

7. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman
Setahun pertama Prabowo-Gibran, tampaknya konsisten meningkatkan arus resentralisasi dari rezim pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakannya juga inkonsisten dengan janji Astacita terkait penguatan otonomi daerah.

Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD), baik Inpres 1/2025 maupun UU APBN 2026, mengganggu pencapaian target penguatan fondasi keuangan daerah dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini sekaligus menimbulkan turbulensi anggaran yang berujung pada seretnya kinerja pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gestur struktural seperti ini memberikan kegamangan eksistensial bagi nasib otonomi daerah selama lima tahun ke depan.

8. Kepala Biotech Center IPB University Dwi Andreas Santosa
Pembangunan pertanian pangan sudah berada dalam arah yang benar dengan potensi peningkatan produksi, terutama padi. Lebih dari 10 persen pada 2025 setelah periode pertumbuhan negatif dengan rata-rata 0,63 persen per tahun pada periode 2014–2024 dan penurunan produktivitas sebesar 0,7 persen per tahun selama periode tersebut. Simpanan beras Bulog pada 2025 juga telah mencapai titik tertingginya, yakni 4,3 juta ton saat puncaknya.

Kesejahteraan petani, terutama tanaman pangan, juga menampakkan pertumbuhan yang signifikan yang diukur dari salah satu indikatornya, yaitu nilai tukar petani tanaman pangan. Sejak Badan Pangan Nasional memutuskan meningkatkan HPP (harga pembelian pemerintah) di awal 2023, 2024 dan 2025, NTP tanaman pangan melonjak dari sebelumnya rata-rata hanya 98,5 (2021-2022) menjadi 107,61 (2023), 110,48 (2024) dan 109,45 (rata-rata hingga Agustus).

Tata kelola Bulog yang saat ini menyimpan cadangan pangan pemerintah sangat besar perlu diperbaiki sehingga disposal dapat ditekan serendah mungkin. Proyek food estate perlu ditinjau ulang mengingat kegagalan yang terjadi selama 29 tahun terakhir sejak proyek Lahan Gambut 1 juta hektar.

Fokus ke peningkatan produktivitas  menjadi hal yang teramat penting. Adaptasi terhadap variabilitas iklim perlu lebih ditingkatkan karena produksi padi selalu menurun saat El Nino dan meningkat saat La Nina (kemarau basah).

9. Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Yanuar Nugroho
Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo, kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan tampak didorong oleh logika komando dan loyalitas politik ketimbang rasionalitas teknokratis. Orientasinya masih pada proyek besar dan simbolik dari janji kampanye, bukan pada reformasi institusional yang menjamin efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas birokrasi.

Proses pengambilan keputusan menjadi sangat terpusat. Sementara koordinasi antarlembaga cenderung masih dan bahkan melemah.

Akibatnya, banyak kebijakan berjalan cepat di tingkat wacana, tetapi lambat dalam pelaksanaan dan minim ruang deliberasi publik. Negara tampak kuat di permukaan, tetapi kapasitasnya justru rapuh di dalam. Pemerintahan berjalan reaktif dan penuh pencitraan, belum menunjukkan tata kelola yang reflektif, terbuka, dan berbasis pengetahuan.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/catatan-10-pemangku-kepentingan?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_ios_traffic