Opini Media Massa
Menavigasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Ekonomi Daerah
Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah Indonesia sedang berada di persimpangan paradoks. Ketika integrasi ekonomi nasional semakin menuntut daerah memiliki kapasitas untuk bergerak cepat, inovatif, dan memanfaatkan keunggulan lokal, ruang fiskal daerah justru semakin ditentukan pusat. Daerah dituntut meningkatkan pelayanan publik, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola sumber daya lokal, tetapi pada saat yang sama modalitas fiskal yang memungkinkan daerah melakukan semua itu sangat dipengaruhi keputusan pusat.
Pemangkasan Anggaran Merusak Desentralisasi
HUBUNGAN keuangan antara pemerintah pusat dan daerah rusak dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah pusat membongkar desentralisasi fiskal dengan dalih realokasi bujet negara. Padahal visi-misi Prabowo yang tertuang dalam Astacita memproyeksikan pembangunan dari daerah dan penguatan fondasi keuangan daerah.
Pemotongan Insentif dan Imortalitas Perburuan Rente Baca artikel CNBC Indonesia "Pemotongan Insenti
Dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak di Kabupaten Bogor membuka mata publik. Kejahatan yang tadinya dianggap kabar burung kini jadi nyata. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp1,5 miliar yang diduga akumulasi dari pemungutan tersebut. Sebelumnya, kasus serupa terjadi di Sidoarjo. KPK menemukan adanya pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp2,7 miliar, yang melibatkan kepala daerah dan sejumlah pejabat.