Daerah Maluku Utara Ajukan Percepatan

KOMPAS - Rabu, 23 Januari 2019

Daerah Maluku Utara Ajukan Percepatan

Sejumlah kepala daerah dari Provinsi Ke­pulauan Maluku Utara meng­hadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Dalam pertemuan sekitar 1 jam itu, mereka meng­usulkan sejumlah proyek infrastruktur guna mempercepat pembangunan. Nilai investasi­nya Rp 5 triliun.

Mereka yang hadir adalah Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, Bupati Halma­hera Utara Frans Manery, dan Bupati Pulau Morotai Benny Laos. Hadir pula Ketua dan Wa­kil Ketua DPRD Provinsi Ke­pulauan Maluku Utara Alien Mus dan Ishak Naser.

Menjawab pertanyaan war­tawan seusai pertemuan, Aliong Mus menyatakan, pertemuan itu atas undangan Presiden. Ke­marin, kepala daerah menyam­paikan sejumlah usulan pembangunan di wilayah mereka.

Usulan itu, antara lain, pem­bangunan pelabuhan laut dan jalan lingkar di masing-masing kabupaten serta bandar udara di Morotai dan Taliabu. Usulan lain adalah pembangunan industri kelapa dan cengkeh di Provinsi Kepulauan Maluku Utara.

Ada pula usulan pembangun­an rumah sakit dan pening­katan kapasitas listrik. Saat ini, menurut Aliong, ada beberapa wilayah di Kepulauan Maluku Utara yang belum bisa menikmati listrik 24 jam. “Program Presiden, tahun ini listrik me­nyala 24 jam sehari,” katanya.

Total anggaran yang dibu­tuhkan untuk percepatan pem­bangunan di Kepulauan Malu­ku Utara seperti usulan pada pertemuan itu, yakni sekitar Rp 5 triliun. Sebagian proyek akan diakomodasi dalam perubahan anggaran di pertengahan tahun. Sebagian lagi dengan nilai ang­garan lebih besar dialokasikan pada tahun anggaran 2020.

Atas usulan daerah itu, kata Aliong, Presiden Jokowi me­nanggapi positif. Presiden berencana meninjau provinsi itu. “Waktunya belum ditetap­kan. Nanti akan disampaikan bagian protokoler Istana. Yang jelas tahun ini,” kata Aliong.

Kebijakan khusus

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemerintah pusat dan DPR harus mengambil kebijakan khusus mempercepat pembangunan daerah kepulau­an. Ini penting, antara lain guna menekan kemiskinan di daerah kepulauan dan daerah. Selain itu, sebagian besar daerah ke­pulauan itu merupakan perba­tasan sehingga amat strategis.

Pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus karena dae­rah kepulauan memiliki tantangan pembangunan lebih be­sar ketimbang daerah-daerah lain. Kondisi geografisnya sulit dan harga barang mahal.

“Terlalu lama daerah kepu­lauan dan perbatasan tidak di­perhatikan pusat. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang ingin membangun dari pinggiran, pemerintah harus mengambil ke­bijakan khusus,” ujarnya. (LAS)

 

--- o0o ---


Dibaca 186 kali