Transfer Daerah Berbanding Terbalik

Untuk 2013, pemerintah dalam nota keuangan R-APBN 2013 bahkan telah menganggarkan dana transfer daerah hingga Rp 518,9 triliun. Jumlah itu meningkat 8,4% atau sekitar Rp 40,1 triliun dari pagu anggaran transfer daerah tahun ini.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan peningkatan alokasi transfer daerah setiap tahunnya tidak selalu diikuti perbaikan kualitas infrastruktur dan pengelolaan yang maksimal di daerah.

KPPOD menyimpulkan upaya pemerintah menaikkan alokasi transfer daerah belum berhasil memberi solusi terhadap sejumlah persoalan lokal di antaranya infrastruktur yang minim dan iklim usaha yang belum kondusif.

“Sekitar 37% masalah yang terjadi di daerah disebabkan oleh persoalan infrastruktur. Alokasi belanja APBD yang terus meningkat pada kenyataannya di lapangan justru sering berbanding terbalik,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng kepada Bisnis, Minggu (26/8).

KPPOD, ungkap Robert, menemukan konflik ekonomi politik yang sulit diawasi pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan pembangunan daerah di tengah meningkatnya alokasi dana transfer.

Tindak korupsi yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menjadi kendala lainnya. Selain itu, persoalan tata kelola pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi masalah kunci. Kapasitas sejumlah pemda yang belum mumpuni sering menghambat pelaksanaan teknis di lapangan.

Melihat kondisi ini, Robert mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Selain itu, lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan pengadaan elektronik.

“Pengadaan elektronik saya nilai cukup efektif mengatasi penyelewengan dalam pola pengadaan barang atau jasa,” katanya.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo sebelumnya hanya menghimbau bendahara daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan APBD seiring dengan terus meningkatnya anggaran transfer daerah.

Dia menuturkan integritas pejabat pengelola anggaran di daerah harus ditingkatkan. Dia berharap alokasi dana dapat dikelola dengan baik dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini menyatakan alokasi transfer daerah bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal dalam menunjang otonomi daerah yang bertanggung jawab.

“Instrument ini untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menunjang kesenjangan fiskal, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah,” katanya dalam pidato pengantar R-APBN 2013 di Gedung DPR RI, Kamis (16/8) malam.

Belum ideal

Di sisi lain, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond baswir menilai rencana alokasi transfer daerah sebesar Rp 518 triliun masih belum ideal dan perlu ditambah lagi. Pasalnya, kebutuhan seluruh daerah masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pusat di satu wilayah.

Menurutnya, pemerintah harus lebih berhemat mengalokasikan belanja pemerintah pusat agar transfer ke daerah bisa lebih banyak.

“Kita jangan terpukau oleh nilai rupiahnya, lihat persentasenya. Pemerintah pusat hanya memberi sewajarnya sesuai dengan amanat undang-undang yakni 30% dari pendapatan,” katanya saat dihubungi Bisnis.

Terkait dengan lambannya pembangunan infrastruktur di daerah, Revrisond berpendapat tata kelola pemerintah daerah sampai sekarang masih konservatif. Hal ini terbukti dari sebagian besar penggunaan APBD yang masih dianggarkan untuk belanja pegawai yang tidak produktif.

Alokasi anggaran yang buruk, katanya, menyebabkan pemerintah daerah tidak fokus menciptakan pembangunan, tetapi kembali bekerja menggali pendapatan asli daerah dengan cara mengobral. “Jadi bukan produktif, tapi karena kekurangan uang makanya mengobral izin pertambangan, menjajakan ruang publik,” tuturnya.

--- (Sumber Bisnis Indonesia - Senin, 27 Agustus 2012 - Makroekonomi)---