DBH Dipotong, Pemprov Jakarta Siapkan Skema Pendanaan Kreatif

tirto.id - 13 Oktober 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang siap menghadapi kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dirancang secara matang oleh pemerintah pusat dan melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

“Pemprov DKI Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil pemerintah pusat, terutama untuk penyesuaian dana bagi hasil (DBH),” ungkap Pramono dikutip dari portal resmi Pemprov Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sebagai dampak dari pengurangan DBH, APBD Jakarta 2026 akan mengalami penurunan sekitar Rp16 triliun. Dari yang semula ditetapkan sebesar Rp95 triliun, disesuaikan menjadi Rp79 triliun.

Pramono memastikan penyesuaian fiskal ini tidak akan berdampak pada pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta penyedia jasa lainnya perseorangan (PJLP). Namun, kondisi ini diakui akan tetap berdampak pada peluang rekrutmen baru PJLP pada tahun depan. Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan rekrutmen dengan kondisi keuangan daerah.

“Seperti kemarin, Damkar kami buka 1.000 [lowongan], pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, untuk tahun depan, peluang [rekrutmen] itu juga akan berkurang. Tetapi, untuk tahun ini, tahun 2025, jumlahnya tidak mengalami perubahan,” terang Pramono.

Dalam upaya menjaga kualitas pelayanan publik, Pramono juga menegaskan bahwa sejumlah komponen anggaran prioritas tidak akan mengalami pemotongan. Salah satunya adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menyasar lebih dari 700 ribu siswa, serta program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi hampir 17 ribu penerima manfaat. Dia menegaskan kedua program tersebut tidak boleh diotak-atik meski APBD terpangkas cukup signifikan.

“Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik, termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979 [siswa],” ucap Pramono.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran pada pos-pos nonesensial, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan berbagai belanja operasional yang bukan merupakan prioritas utama. Langkah ini diambil guna menyeimbangkan beban fiskal daerah tanpa mengganggu layanan publik yang bersifat strategis dan menyentuh langsung masyarakat.

“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga, hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya,” paparnya.

Strategi Pendanaan Kreatif
Sebagai respons atas penyesuaian APBD 2026, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah strategi creative financing guna memastikan pembangunan tetap berjalan.

Strategi tersebut mencakup pengajuan inisiatif pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan likuiditas sebesar Rp200 triliun yang tersedia di bank-bank Himbara. Dana ini rencananya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta di tengah keterbatasan fiskal. Skema pendanaan kreatif melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund didukung oleh Kementerian Keuangan.

Salah satu bentuk creative financing yang akan diimplementasikan adalah optimalisasi potensi pendapatan dari sektor non-APBD, seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta mekanisme lain seperti Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L). Pendekatan ini memungkinkan Pemprov DKI Jakarta membangun infrastruktur dan layanan publik melalui skema kerja sama dengan mitra strategis maupun kemitraan publik-swasta.

“Sehingga, dengan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan ber-partner, kerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan [SP3L], dan sebagainya,” kata Pramono.

Selain skema pendanaan kreatif, Pramono juga mendorong pembangunan daerah menggunakan sumber pendanaan selain APBD. Dia meminta BUMD untuk lebih aktif menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui berbagai bentuk kemitraan strategis.

Menurut Pramono, mekanisme pembangunan ke depan akan lebih banyak mengandalkan kerja sama dan kolaborasi, bukan sekadar pembiayaan dari APBD.

“[Pembangunan daerah] mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya,” tutur Pramono.

“Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” lanjutnya.

Pramono, misalnya, mengungkapkan rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). Proyek ini akan memanfaatkan lahan milik Kementerian Keuangan dan dirancang sebagai simbol kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Pramono, pembangunan gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan infrastruktur keuangan daerah, tetapi juga diharapkan dapat menarik investasi, memperkuat sektor jasa keuangan, serta mendukung posisi Jakarta sebagai regional financial hub di kawasan Asia Tenggara.

“Kami juga memohon persetujuan Kementerian Keuangan untuk pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD,” imbuhnya.

Strategi Jakarta Diapresiasi Pemerintah Pusat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan terhadap kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait penyesuaian DBH. Dia menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan DBH dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal di tingkat pemerintah pusat.

Meski demikian, Purbaya menyebut perekonomian nasional masih bertumbuh dengan baik melalui pendapatan negara dari sektor pajak dan kegiatan fiskal lainnya yang tetap mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dia membuka kemungkinan untuk mengembalikan sebagian alokasi dana ke daerah, termasuk ke Jakarta, apabila pendapatan negara menunjukkan perbaikan signifikan dalam waktu mendatang.

“Saya akan mengevaluasi, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah,” kata Menkeu Purbaya, Selasa (7/10/2025).

Bendahara negara tersebut juga menyambut positif inisiatif Pemprov DKI Jakarta membangun gedung Bank Jakarta di SCBD. Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah konkret yang berpotensi memberikan stimulus ekonomi tidak hanya bagi Jakarta, tetapi juga secara nasional.

“Saya senang karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa pemerintah pusat mengeluarkan dana. Pembangunan gedung Bank Jakarta akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas perekonomian,” ujar Purbaya.

Pendapat Pakar
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai wajar Pemprov DKI Jakarta siap menghadapi pemangkasan transfer ke daerah pada tahun depan. Pasalnya, kapasitas fiskal Jakarta memang tergolong kuat dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang jauh melampaui dana transfer dari pusat.

“Kita tahu kapasitas fiskal Jakarta tinggi, pendapatan asli daerahnya jauh di atas dana transfer ke daerah. Sehingga, memang dengan kebijakan pemangkasan itu Jakarta sebetulnya tidak terlalu khawatir,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (9/10/2025).

Armand menjelaskan, meskipun APBD Jakarta 2026 dipangkas akibat berkurangnya DBH, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan APBD Jakarta pada periode 2022–2023.

“Artinya, memang dengan kebijakan pemangkasan sekarang, sekiranya memang DKI Jakarta itu tidak mengalami turbulensi hebat seperti daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” ujarnya.

Armand juga menyoroti langkah Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian ulang terhadap sejumlah pos belanja daerah sebagai respons atas pemangkasan anggaran. Dia mencatat bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap menjaga belanja-belanja esensial yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Untuk program-program mendasar, seperti yang terarah pada sektor kesehatan dan pendidikan, ya kami lihat dari pemberitaan media beberapa hari ini, Jakarta berkomitmen untuk tidak mengubah itu,” tutur Armand.

Armand menilai langkah Pemprov DK Jakarta untuk menutup kekurangan anggaran melalui skema creative financing merupakan pendekatan yang rasional dan sejalan dengan kapasitas fiskal daerah tersebut.

Menurutnya, potensi fiskal Jakarta yang relatif kuat membuka peluang besar untuk menerapkan model pembiayaan alternatif, termasuk melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

“Itu memang terbuka peluang untuk DKI Jakarta karena dia punya kapasitas fiskal yang cukup mumpuni untuk melakukan itu,” ujarnya.

Armand juga menyinggung komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan terkait potensi pemanfaatan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Armand menyebut bahwa dana tersebut bisa saja diakses melalui mekanisme penempatan di Bank Jakarta, sepanjang dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan.

“Tentu hal-hal seperti ini yang bisa dioptimalkan oleh DKI Jakarta,” ujarnya.

Terakhir, Armand menyampaikan sejumlah usulan terkait implementasi strategi creative financing yang digagas Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam hal optimalisasi potensi pendapatan dari SLF dan KLB.

Menurutnya, karena skema ini menyasar bangunan-bangunan yang sebagian besar bersifat komersial, diperlukan adanya komunikasi yang intens dan edukatif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

“Mesti ada satu dialog atau bahasa saya tadi itu literasi ya kepada teman-teman para pelaku usaha itu agar mereka memahami terkait dengan proses-proses seperti ini,” ujarnya.

Armand mendukung langkah creative financing sekaligus melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat penertiban dalam implementasi SLF di Jakarta.

“Kami mendukung dengan hal-hal seperti itu sekaligus juga melakukan penertiban, terutama terkait dengan implementasi SLF,” pungkasnya

Sumber: https://tirto.id/dbh-dipotong-pemprov-jakarta-siapkan-skema-pendanaan-kreatif-hji3

Dibaca 3530 kali