Industri Otomotif yang Lesu Menunggu Gebrakan Kebijakan Pemerintah

Industri otomotif sedang menghadapi disrupsi yang begitu besar. Kondisi ekonomi dengan daya beli yang masih lesu ditambah kebijakan pemerintah yang dinilai bakal menambah tekanan, mulai dari kebijakan opsen hingga kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah. Industri pun hanya berharap pemerintah punya kebijakan yang solutif.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 5 Januari 2025. Opsen PKB merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam kebijakan itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara pemerintah kabupaten/kota dapat memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk opsen pajak kendaraan bermotor, baik PKB maupun BBNKB yang berhak dikenakan oleh pemerintah kabupaten dan/atau kota adalah sebesar 66 persen dari PKB dan BBNKB yang diterima pemerintah provinsi. Opsen pajak itu menambah obyek pajak yang dibayar masyarakat, tetapi implementasinya dijalankan sebagai mekanisme bagi hasil oleh pemerintah provinsi (pemprov) kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Walakin, pemerintah bakal mengurangi dana transfer ke daerah (TKD), salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH). Dari catatan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), DBH dipangkas habis-habisan dari Rp 192,28 triliun (2025) menjadi Rp 45,06 triliun (2026). Dengan begini, daerah bisa jadi tak punya pilihan untuk menaikkan pajak melalui opsen PKB.

Di sela-sela pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 yang digelar di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/9/2025), Ketua Penyelenggara IMOS 2025 Sigit Kumala menjelaskan, pihaknya baru saja membahas beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai akan berdampak ke berbagai sektor, khususnya industri sepeda motor.

Beberapa kebijakan yang dibahas itu, kata Sigit, antara lain soal pemberlakuan opsen yang dipengaruhi oleh pemotongan dana TKD. Kebijakan itu dinilai akan memengaruhi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di daerah.

”Belum diterapkan saja (opsen PKB), penjualan motor pada semester I-2025 sudah minus 12 persen. Apalagi kalau diterapkan semua daerah? Di semester yang sekarang ini sudah mulai membaik, tetapi masih minus 7 persen. Itu karena masih ada panen di beberapa daerah. Kalau kebijakan itu diterapkan bisa lebih dalam lagi minusnya,” kata Sigit yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Sigit mengungkapkan, jika penjualan terus menurun, industri tidak memiliki pemasukan, perekonomian daerah pun bakal terdampak. ”Kami berharap Menteri Keuangan yang baru bisa memberikan kebijakan atau stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kami berharap aturan di daerah juga jangan sampai memberatkan industri otomotif,” ungkapnya.

Harapan serupa juga datang dari pelaku industri. Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi Putro mengungkapkan, kondisi ekonomi memang berpengaruh pada penjualan sepeda motor. Ia mengatakan terjadi koreksi terhadap penjualan mereka tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

”Kalau melihat hasil penjualan kita ada sedikit koreksi, koreksi itu hanya sedikit. Kami berharap di sisa kuartal terakhir dengan gebrakannya pemerintah yang sekarang akan mengoreksi atau memperbaiki daya beli masyarakat,” kata Octavianus.

Public Relations, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Rifki Maulana enggan menyebut angka penjualan. Meskipun demikian, ia mengatakan kebijakan pemerintah menjadi perhatian perusahaannya karena akan berpengaruh pada penjualan.

”Kami semaksimal mungkin patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ekonomi saat ini tentu menjadi perhatian kami juga karena berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencapai dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” ungkap Rifki.

Hal yang sama juga diutarakan Teuku Agha Alvary, 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS). Ia juga berharap ada solusi dari pemerintah untuk bisa menggairahkan kembali geliat ekonomi di kota hingga ke kabupaten.

Sebelumnya, AISI telah merilis data penjualan motor di pasar domestik dan pasar ekspor pada paruh pertama 2025. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, penjualan sepeda motor di Indonesia tembus angka 3,1 juta unit. Sementara ekspor sepeda motor buatan Indonesia mencapai angka 268.700 unit.

Melansir data di laman AISI, penjualan motor di Indonesia periode Januari-Juni 2025 menembus angka 3.104.629 unit. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan penjualan tahun lalu di periode yang sama dengan penjualan mencapai 3.170.994 unit. Artinya, terjadi defisit penjualan hingga 66.365 unit.

Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan, industri sepeda motor saat ini memang menghadapi tantangan, tetapi tetap mampu menunjukkan kemampuan adaptasi. Hingga Agustus 2025, penjualan sepeda motor nasional tercatat 4,2 juta unit atau turun tipis 1,7 persen dibanding tahun lalu.

Johannes menambahkan, sepeda motor masih menjadi kebutuhan masyarakat dan IMOS 2025 menjadi momentum bagi industri untuk terus berinovasi menghadirkan produk sesuai perkembangan transportasi. Meski dengan berbagai tantangan dan tekanan ekonomi, AISI tetap menargetkan perusahaan bisa tetap mencapai penjualan dengan target 6,4 juta sampai 6,7 juta unit di akhir tahun nanti.

Dalam sambutan pembukaan IMOS 2025, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, industri otomotif memang sedang mengalami disrupsi hebat dengan perkembangan teknologi informasi. Untuk sepeda motor, teknologi berbasis AI mengharuskan industri atau para pelaku usaha siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Faisol juga mengutip data World Bank yang menunjukkan nilai manufaktur Indonesia pada 2024 mencapai 265 miliar dolar AS, naik 4 persen dibanding 2023. ”Kita sekarang menjadi negara manufaktur terbesar ke-13 di dunia dan kelima di Asia setelah Jepang, India, Korea, dan China,” jelasnya.

Meski terjadi tekanan global, Faisol optimistis industri otomotif tetap bertahan. ”Menjelang akhir tahun, pemulihan pasar mulai terlihat. Produksi yang sempat terganggu kini sudah kembali normal,” ujarnya.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/industri-otomotif-yang-lesu-menunggu-gebrakan-kebijakan-pemerintah