Wamendagri: Retret Sekda demi Pacu Sinergi dan Akselerasi Pemda

Tak hanya kepala daerah yang akan mengikuti retret untuk sinergisitas program pemerintah pusat dan daerah, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga segera melaksanakan retret bagi sekretaris daerah tingkat provinsi dan kabupaten.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di tengah kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Bima mengungkapkan, rencana pelaksanaan retret untuk sekretaris daerah (sekda) akan melibatkan sekda tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Retret ini untuk meningkatkan sinergi serta koordinasi antara kepala daerah dan sekretaris daerah guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah.

Ia menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan retret belum dapat dipastikan karena harus menunggu data terkait pengisian atau pergantian jabatan sekda di beberapa daerah.

”Ya, tentu sekda yang akan mengikuti retret adalah sekda definitif yang akan bertugas bersama kepala daerah,” ujarnya.

Bima menegaskan pentingnya posisi sekda sebagai birokrat paling senior yang menjadi implementator program-program nasional dan wilayah.

Menurut mantan Wali Kota Bogor ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan koordinasi yang rapi serta pemahaman regulasi agar sinergi dan akselerasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

”Sekda harus sinkron dan sinergi dengan kepala daerah serta punya pemahaman yang lebih luas daripada kepala daerah secara regulasi dan teknis. Kepala daerah adalah pejabat politis, sedangkan sekda adalah birokrat karier,” tutur Bima.

Ia menambahkan, lokasi retret kemungkinan akan dilaksanakan di Magelang dengan tetap memperhatikan efisiensi. ”Fokus utama retret adalah bagaimana memperkuat koordinasi antara kepala daerah dan sekda agar sistem pemerintahan di daerah berjalan efektif dan efisien,” tambahnya.

Respons positif
Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut positif rencana pelaksanaan retret sekda ini. Menurut dia, sekda memiliki posisi strategis dalam menjabarkan pembangunan daerah.

”Tentu saja retret sekda sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan sinergi di pemerintahan daerah,” ucapnya.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana retret bagi para sekretaris daerah (sekda) yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri.

Menurut Ones Pahabol, posisi sekda sebagai kepala rumah tangga birokrasi yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

”Sekda berperan sebagai pengelola birokrasi yang memahami sendi-sendi ASN dan bertugas meningkatkan kemampuan kerja serta menyesuaikan dengan peraturan yang terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan kesiapan untuk mengikuti retret. Ia mengajak semua sekda di 38 provinsi dan kabupaten serta kota untuk mempersiapkan diri.

”Kami (sesama sekda) sering berkomunikasi dan konsolidasi untuk akselerasi pembangunan di Jawa Barat. Kalau ada instruksi atau retret, kami siap,” katanya.

Tuai kritik
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai belum ada urgensi untuk mengadakan retret bagi sekda. Sebagai birokrat, sekda seharusnya sudah dibekali berbagai pelatihan yang sifatnya wajib sehingga tidak memerlukan pelatihan tambahan.

“Kalau dilihat dari kebutuhan, ini belum urgent, ya. Untuk JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi), sebelum menempati posisi itu, mereka sudah melakukan banyak diklat (pendidikan dan pelatihan) wajib, maupun pembekalan yang diikuti sepanjang karirnya,” kata Herman.

Tingkat urgensi dan kebutuhan ini, lanjut Herman, sudah seharusnya diperhatikan. Apalagi, tahun ini pemerintah menggunakan efisiensi dan memangkas belanja dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sehingga kegiatan retret ini perlu dipertimbangkan ulang.

“Kegiatan yang dilokalisir di satu tempat ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Dan sebetulnya karena penganggaran kebijakan itu di bawah arahan kepala daerah, ya dalam konteks ini cukup kepala daerah saja yang mendapatkan pembekalan itu, lalu dilanjutkan ke sekretaris daerah,” ujarnya.

Herman juga menyoroti pemerintah pusat yang berkali-kali mengadakan kegiatan serupa. Namun, dia masih mempertanyakan target kinerja dan hasil dari pelatihan ini seperti apa. Buktinya, masih saja ada pelanggaran yang dilakukan kepala daerah meskipun telah melakukan retret.

Salah satunya terkait pelanggaran yang dilakukan Bupati Indramayu Lucky Hakim yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Kemendagri. “Kalau sudah mengikuti retret seperti ini, seharusnya sudah mengetahui apa yang menjadi larangan, atau hak dan kewajiban kepala daerah, gitu,” kata Herman.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/retret-sekretaris-daerah-demi-pacu-sinergi-dan-akselerasi-pemerintahan-daerah?open_from=Tagar_Page