Gerbong Mutasi DKI Mulai Bergerak

Gerbong mutasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak setelah dua bulan kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno. Nama lama ataupun baru yang akan mengisi posisi wali kota, kepala dinas, dan jabatan lainnya disebut tidak punya kedekatan atau afiliasi politik tertentu. 

Pos jabatan yang bergeser atau diisi adalah Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur; mantan Wali Kota Jakarta Timur yang kini menjabat Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman M Anwar diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. 

Selanjutnya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai Wali Kota Jakarta Utara; Wakil Bupati Kepulauan Seribu M Fadjar Churniawan diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu; dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Agustinus diusulkan sebagai Sekretaris DPRD DKI Jakarta. 

”Jadi, dalam memilih, terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, dan kepala biro, saya pilih secara profesional,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025). 

Politisi PDI Perjuangan ini memastikan dirinya bisa bekerja dengan siapa pun.Mutasi jabatan, misalnya, melibatkan pihak internal dan eksternal Balai Kota Jakarta. Selain Biro Kepegawaian DKI Jakarta, proses uji kepatutan dan kelayakan juga melibatkan DPRD DKI Jakarta dan Ke menterian Dalam Negeri. 

Pramono menekankan bahwa tidak ada urusan personal dalam mutasi. Semua nama dipilih dan ditetapkan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. ”Pendalaman secara per orangan, bukan orang yang secara politik pilihannya apa. Enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim Balai Kota Jakarta, tim yang bekerja dengan solid untuk lima tahun ke depan,” ucapnya. 

Kinerja optimal Mutasi atau pengisian jabatan ini disebut sebagai kebutuhan yang mendesak. Sebab, pelaksana tugas (plt)tidak bisa mengambil kebijakan strategis sehingga roda pemerintahan tersendat. 

Anggota DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyebut, pengisian jabatan merupakan salah satu fokus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono-Rano.  Keduanya menjanjikan hal itu tuntas setelah Lebaran. ”Plt tidak punya kewenangan penuh untuk menjalankan tugas. 

Roda pemerintahan akan bisa berjalan efektif dengan adanya pejabat definitif,” kata Manuara. Anggota Komisi A bidang pemerintahan ini menyoroti banyaknya plt dalam beberapa tahun terakhir. 

Salah satu dampaknya ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tak berjalan lancar sesuai harapan. Selain itu, pejabat definitif juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Mereka juga dapat dituntut memberikan kinerja terbaik. 

”Harapannya nama lama dan baru ini bisa bekerja maksimal. Wali kota, misalnya, menguasai wilayah masing-masing agar isu penting, seperti banjir, kemacetan, lapangan kerja, serta kemiskinan ekstrem dan tengkes (stunting), bisa ditangani,” tuturnya. 

Manuara mencontohkan, Munjirin bisa menerapkan pengalaman suksesnya di Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Sama halnya dengan M Anwar yang pernah memimpin Jakarta Timur. ”Nanti kami cek pemetaan wilayah dan masalah. Kalau tidak tahu, akan ada rekomendasi untuk evaluasi jabatan,” ujar Manuara. 

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, gerbong mutasi ini sangat penting untuk birokrasi sebab mesin pembangunan kurang efektif dengan banyaknya plt. 

Sehubungan dengan hal itu, Pramono-Rano patut diapresiasi karena berkomitmen mengisi jabatan tanpa faktor kedekatan atau afiliasi politik tertentu. ”Namun, harus di tunggu realisasinya. Proses mutasi ini menunjuk orang yang tepat pada tempat (jabatan) yang tepat,” kata Armand. 

Di samping itu, gerbong mutasi ini dinilai sangat strategis bagi Jakarta dalam proses menuju kota global. Salah satu variabelnya ialah tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme serta konsistensi dalam implementasi kebijakan. 

Armand menyebut, hal itu harus terus didorong agar terwujud. Apa lagi saat ini dalam proses penyesuaian RPJMD dan RKPD. Sebagai contoh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta sudah menyiapkan visi dan misi yang baik untuk menggapai kota global. 

Salah satunya mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal. Begitu juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. 

Upaya yang terus dilakukan ialah selaras dengan komitmen Pramono-Rano untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, sederhana, dan efisien dari sisi biaya. 

”Satu semester ke depan kita semua lihat outputnya. Kerangka kerja yang searah dengan Pramono-Rano hasilnya seperti apa,” ucap Armand. 

Sebagaimana  diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 pada 23 April lalu. 

Dalam kesempatan tersebut dibahas peta jalan menuju 20 besar kota global yang sangat krusial dalam meletakkan fondasi dan aspek-aspek fundamental. Pramono menyatakan periode 2025-2029 sebagai tahap pertama implementasi. Fokus utama tahap ini adalah perbaikan mendasar melalui penguatan landasan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan, serta peningkatan daya saing dalam berbagai indeks kota global.

Sumber: Kompas cetak, 7 Mei 2025, Kolom Metropolitan