Ryaas Rasyid Sebut Otonomi Daerah Strategi Memakmurkan Rakyat

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan talkshow bertajuk "Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi". Kegiatan digelar untuk memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXIX  Jakarta ini menghadirkan narasumber.

Mereka adalah Penasihat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid, Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman, dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.

Dalam pemaparannya, Ryaas Rasyid menyatakan, semangat awal otonomi daerah dalam implementasinya masih jauh dari harapan. "Kewenangan daerah yang semula diberikan, pelan-pelan ditarik kembali sejak era Presiden Megawati hingga SBY," ujarnya di Kantor Apkasi, Jakarta, Jumat (26/4/2025).

Ia mencontohkan penarikan kewenangan tambang Galian C ke pusat, padahal sebelumnya sudah didelegasikan hingga tingkat camat. Menurutnya, kondisi ini membuat bupati dan walikota kembali ke pola lama—tak memiliki sumber keuangan dan kewenangan yang memadai.

Dampaknya, imbuh dia, Bupati/walikota kembali meminta-minta ke pusat, karena tidak ada sumber keuangan dan kewenangan yang cukup. Ia menambahkan, sebenarnya pola pemberian kewenangan kepada daerah pada 1998-1999 sudah bagus agar daerah kreatif, aktif mengambil prakarsa untuk mengurusi daerahnya, sementara pusat tugasnya melakukan supervisi agar jangan sampai menyimpang dan menegur kalau ada yang salah.

"Dengan pola ini, pemerintah pusat tidak perlu menghabiskan waktu mengurusi hal-hal kecil di daerah yang sebenanya bupati dan walikota sudah mampu mengatasinya. Pusat harusnya sibuk dengan visi ke depan, berperan aktif di kancah global agar menjadi pemain utama di dunia internasional," ujarnya.

Dia mencatat masih banyak pekerjaan rumah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Ia melihat masih adanya ketidakikhlasan pusat memberikan otonomi daerah, berupa wewenang dan fiskal.

"Di sinilah pentingnya Apkasi hadir, karena bisa menjadi corong untuk menyampaikan sesuatu yang dipikirkan baik oleh daerah agar diperhatikan oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Ryaas sangat menentang jika ada anggapan otonomi itu menghambat nasionalisme. Menurutnya, justru nasionalisme makin kuat kalau rakyatnya makmur, dan untuk mencapai kemakmuran tersebut, strategi yang digunakan adalah melalui otonomi.

"Tujuan utama otonomi daerah itu adalah kesejahteraan rakyatnya, dan ini bisa terwujud jika pusat ikhlas dengan adanya otonomi, dan keikhlasan itu datang dari seorang pemimpin yang berwawasan luas, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tahu tugas-tugas pokok pemerintahan itu intinya apa, yakni menciptakan kesejahteraan. Pemimpin itu untuk menciptakan kesejahteraan bukan untuk kekuasaan." tukasnya.

Arah Otonomi Dinilai Sudah Bergeser
Sedangkan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman, mengingatkan bahwa otonomi daerah adalah ultimate goal reformasi. Namun, ia menilai arahnya mulai bergeser. "Kita bisa lihat UU No. 23/2014 justru mengosongkan kewenangan daerah lewat berbagai UU sektoral," ujarnya.

Ia menyoroti masalah mandatory spending yang membelenggu kreativitas anggaran daerah. "Gubernur dan bupati tak bisa lagi menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan lokal," katanya sambil menambahkan, meski demikian, ia mengakui ada capaian positif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti: kemiskinan berkurang, partisipasi masyarakat meningkat, dan munculnya pemimpin daerah yang transformatif dan inovatif.

Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin mengatakan, Hari Otonomi Daerah masih relevan dan sangat penting untuk diperingati. Cak Ipin sapaan Bupati Trenggalek ini menegaskan, otonomi harus dipahami lebih dari sekadar desentralisasi.

"Karena kalau hanya dalam tataran desentralisasi, maka sejak 1903 Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Decentralisatie Wet. Jadi kalau hanya sekedar desentralisasi atau hanya memberikan kwewenangan kepada daerah, itu pun Belanda sudah memikirkan," ujarnya.

Cak Ipin, menambahkan bahwa perihal otonomi daerah ini pernah dibahas sejak lama bahkan di era persiapan kemerdekaan antara Soekarno-Hatta yang mendiskusikan mau ke mana arah negara Indonesia ke depan akan ditentukan, antara menjadi negara kesatuan atau negara federal. "Karena untuk me-manage negara sebesar Indonesia dengan besarnya populasi dan sumber daya, maka semangatnya harus kita kembalikan, bahwa yang kita perjuangkan adalah otonomi," tukasnya.

Semangat otonomi, lanjut Cak Ipin, juga sempat digaungkan oleh Presiden Soekarno pada 1960, bahwa di salah satu Pepres menyatakan kuasa tunggal di daerah adalah kepala daerah dan itu ditindaklanjuti dengan hilangnya jabatan wedana dan jabatan residen karena dikembalikan kepada kepala daerah, salah satunya bupati. Dalam konteks sekarang, Cak Ipin mengajak untuk membuka cakrawala pandang yang lebih luas dalam membaca apa tafsir yang paling benar terhadap republik ini.

Mitra Strategis Pemerintah
Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi ikut menegaskan komitmen Apkasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. "Kami akan terus memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.

Sarman juga menginformasikan, Apkasi dalam waktu dekat ini memiliki beberapa agenda penting dan strategis, di antaranya Musyawarah Nasional VI Apkasi dan Puncak Peringatan HUT Perak Apkasi Tahun 2025 yang akan dipusatkan di Kabupaten Minahasa Utara pada 29-31 Mei 2025.

Sarman menambahkan banyak ragam side event yang bisa diikuti para delegasi, antara lain Women Program yang bisa diikuti Tim Penggerak PKK, Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025, serta aktivitas olahraga luar ruang seperti Likupang FunWalk serta Program City Tour bagi seluruh delegasi untuk mengunjungi 3 desa wisata yakni Desa Budo, Desa Talawaan dan Desa Darunu yang merupakan destinasi wisata terkenal di Minahasa Utara.

Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/6006283/ryaas-rasyid-sebut-otonomi-daerah-strategi-memakmurkan-rakyat?page=4