Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Semakin Jauh dari Tujuan Pembentukan

Jakarta: Sudah sekitar seperempat abad, usia otonomi daerah di Indonesia berjalan sejak pertama kali digulirkan. Namun, komitmen pelaksanaan dan pengawasannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan bagian dari tujuan asas desentralisasi pada 2024, semakin terlihat jauh dari hakikat awal pembentukannya. 

“Prinsip otonomi daerah kini sudah mulai keluar dari koridor yang kita cita-citakan sejak awal. Kami melihat kinerja pelayanan itu masih amburadul, tahun depan itu sudah 2025 artinya 25 tahun pasca reformasi, justru yang kita lihat adalah banyak terjadi penarikan-penarikan aturan perundangan ke pemerintah pusat,” kata Herman dalam diskusi media bertajuk ‘Catatan Otonomi Daerah 2024’ di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Herman menjelaskan pembentukan otonomi daerah dalam bernegara dapat membawa kondisi kemandirian bangsa, demokratisasi pemerintahan, efisiensi, dan efektivitas administrasi pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah pusat kerap kali menganggap proses otonomi daerah sebagai suatu yang instan. 
 
“Dan kami melihat itu sebagai bentuk ketidaksabaran pemerintah pusat melihat persoalan daerah. Langsung mengambil jalan-jalan cepat, jadi dilakukan tarikan dan langsung dibuat perundangannya ke pusat, sehingga mulai terlihat seperti sentralistik,” ujar dia. 

Herman menilai pola sentralistik tersebut mulai terasa pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati Jokowi pernah menjadi wali kota dan gubernur, hal itu tak membuatnya mampu memahami prinsip otonomi daerah.

“Jokowi sebagai seorang mantan walikota dan gubernur, tapi faktanya lima tahun terakhir pada 2019-2024, banyak kebijakan-kebijakan yang justru menjadi sentralistik, di mana banyak urusan daerah yang harus ditarik ke pemerintah pusat,” kata dia. 

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/kj2CnRwB-pelaksanaan-otonomi-daerah-dinilai-semakin-jauh-dari-tujuan-pembentukan