Dukung Mendagri, Kepala Daerah Didorong Gunakan Skema Non-APBD

Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengapresiasi keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pola pikir kepala daerah diubah. Tito meminta pemerintah daerah tak mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

Namun, Herman membeberkan dengan skema pendapatan asli daerah akan menimbulkan gap satu daerah satu dengan daerah lain. Herman menegaskan ada jarak antara daerah yang punya keunggulan dalam jasa perdagangan, dengan jasa primer seperti perkebunan, dan pertanian.

“Sementara kota punya keunggulan di sektor jasa. Memang menguntungkan kota yang punya keunggulan di sektor jasa,” tegas Herman kepada Media Indonesia, Rabu, 18 Desember 2024.

Apalagi, Herman menuturkan dari sumber pendapatan daerah, dan melihat dari peta kemandirian, mayoritas daerah masih mengandalkan dari dana perimbangan. Kecuali untuk beberapa daerah, seperti Daerah Khusus Jakarta hingga wilayah Jawa lain yang umumnya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar ketimbang transfer ke daerah (TKD).

“Sementara daerah lain bahkan ada 90 persen transfer ke daerah,” ujar Herman.

Untuk itu, Herman mengatakan daerah yang tak memiliki jasa dan sulit meningkatkan PAD perlu didorong untuk menggunakan skema non-APBD. Herman mencontohkan, daerah yang belum mandiri bisa kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) atau daerah lain, bahkan bisa menggunakan pendanaan donor untuk menyukseskan program-program di daerahnya.

“Kita punya catatan kritis, di sisi belanja, pemerintah sudah banyak mengatur banyak hal soal belanja daerah, misal belanja pegawai, maksimal 30 persen, infrastruktur 40 persen. Daerah juga tak punya keleluasaan juga untuk mengalokasikan belanjanya. Ada berapa persennya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Karena sudah ada mandatory spending dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Herman meminta pemerintah agar memberikan ruang atau kapasitas yang pas dan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan begitu, daerah bisa mandiri. Herman juga menyebut Indonesia perlu mapping yang jelas dengan kemampuan setiap daerah, karena setiap daerah punya kapasitas berbeda.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/bzGCz8ye-dukung-mendagri-kepala-daerah-didorong-gunakan-skema-non-apbd