Anggaran Jakarta Naik, Publik Berharap Ada Terobosan

KOMPAS — Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2024 naik 4,6 persen dari Rp 81,71 triliun menjadi Rp 85,47 triliun. Kenaikan anggaran ini diharapkan selaras dengan fokus mengentaskan masalah kota, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja dan banjir, serta transparan dalam penyerapannya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan nota kesepahaman Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman berpendapat, kenaikan anggaran akan berguna jika dialokasikan untuk mengatasi persoalan laten, masalah kekinian, dan menjawab ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.

”Hari-hari ini masalah yang butuh perhatian dan kinerjanya belum memuaskan, yaitu ketahanan kota. Soal banjir dan isu gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja). Warga butuh hidup nyaman dan kesempatan kerja. Artinya, ketika ada perubahan anggaran, maka dua hal itu patut dapat prioritas di sisa waktu tahun anggaran,” katanya, Kamis (8/8/2024).

Armand juga mengingatkan pentingnya transparansi Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran. Seberapa besar alokasi dan penyerapannya harus diketahui masyarakat yang menjadi sasaran kerja. Bukan sebaliknya, pengelolaan dan penyerapannya ditutup-tutupi hingga ramai oleh keluhan atau viral.

Oleh karena itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta fokus mengurus kota tempatnya mengabdi di sisa waktu jabatan. Apalagi, tahun ini akan berganti kepemimpinan melalui pemilihan gubernur pada November 2024.

”Fokus, jangan sibuk dengan hal lain, seperti ke Paris, ke ibu kota negara (Nusantara), atau tempat lain. Hal-hal seperti itu perlu dinomorduakan. Banjir dan kesempatan kerja (perlu) jadi fokus saat ini,” ujarnya.

Alokasi anggaran
Sejalan dengan kenaikan anggaran menjadi Rp 85,47 triliun, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 75,22 triliun atau naik 3,83 persen dari sebelumnya Rp 72,44 triliun. Kenaikan itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer Rp 24,02 triliun, serta pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp 702,84 miliar.

Selain itu, pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 44,98 triliun, retribusi daerah Rp 666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 634,39 miliar, serta PAD lain yang sah Rp 4,21 triliun. Sementara pendapatan transfer didapat dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan daerah lain-lain yang sah berasal dari hibah.

Heru dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja daerah sebanyak Rp 76,29 triliun atau naik 5,09 persen dari sebelumnya Rp 72,60 triliun. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kemudian untuk penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 10,25 triliun. Sumbernya dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun untuk badan usaha milik daerah, penyertaan modal daerah Rp 7,31 triliun, dan cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun.

Dalam keterangan tersebut, Heru menyampaikan, anggaran itu digunakan untuk mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan. Anggaran juga digunakan untuk memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai dengan perundang-undangan.

Anggaran juga untuk mengedepankan belanja pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas (penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah), peningkatan kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman, serta nilai tambah dalam pengendalian dampak resesi ekonomi ke depan.

Selain itu, anggaran akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.

Anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat serta pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Terakhir, anggaran digunakan untuk mendorong peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global, memberikan berbagai bantuan subsidi pelayanan publik, hibah, bantuan sosial bagi komunitas sosial tertentu, dan bantuan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya, serta alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Evaluasi anggaran
Pemprov DKI Jakarta diingatkan agar tepat sasaran dalam penggunaan anggaran. Sejumlah rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2023, Selasa (6/8/2024).

Dalam rapat itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyampaikan rekomendasi agar Pemprov DKI Jakarta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil dari setiap rupiah anggaran yang digunakan, lebih cermat dan berkualitas dalam merencanakan anggaran, memperbaiki penyerapan anggaran dan tepat waktu sehingga tidak lagi adanya Silpa yang besar, tetapi banyak program penting tidak mendapatkan alokasi anggaran.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta mengevaluasi program kerja, seperti capaian atau keberhasilan penataan kawasan kumuh dan penanganan stunting atau tengkes dengan pendekatan tambahan berupa perbaikan sanitasi lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan esensial dinas terkait. Sebagai contoh, kekurangan petugas dan pos di setiap kelurahan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta agar maksimal menanggulangi kebakaran yang kerap terjadi.

Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu menambah kamera pengawas (CCTV) untuk menekan potensi kriminalitas. Saat ini cakupannya baru di 747 titik, sedangkan kebutuhan mencapai 70.000 titik. Salah satu saran yang dianjurkan DPRD DKI ialah evaluasi program Jakwifi yang dianggap sudah tidak relevan karena tidak ada kegiatan pembelajaran jarak jauh sehingga anggarannya untuk menambah CCTV.

Neneng juga menyebut soal perbaikan pemanfaatan lokasi parkir. Sebab, hingga kini pemanfaatannya dinilai belum terorganisasi dengan baik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta segera menertibkan lokasi-lokasi parkir, termasuk mengambil alih pengelolaan di pasar dan gedung kantor yang selama ini banyak dikelola oleh swasta.

Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendorong kenaikan upah penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), khususnya dengan jenis pekerjaan berisiko tinggi, seperti petugas penebang pohon, rumah pompa, dan pengelola sampah badan air. DPRD DKI juga meminta Pemprov DKI menindaklanjuti kebutuhan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) agar tidak membahayakan penghuninya.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/metro/2024/08/08/anggaran-jakarta-naik-publik-berharap-ada-terobosan