Logo KPPOD

4 PR Pemerintah untuk Meningkatkan Penerapan SPBE

medcom.id - 8 Desember 2023

4 PR Pemerintah untuk Meningkatkan Penerapan SPBE

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dinilai bisa dikategorikan cukup positif. Namun, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

Ada empat hal yang wajib diperbaiki pemerintah. Yakni, dimensi layanan publik, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing. 
 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan kualitas layanan publik harus cepat ditingkatkan, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut dia, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera diselesaikan. 

Selain itu, perlu adanya peran serta dan partisipasi, karena salah satu harapan penerapan SPBE ini adalah partisipasi yang dulu semu menuju partisipasi bermakna. Kemudian, adanya platform digital, harapannya sebagai publik, apa pun komunitasnya dapat terlibat dalam seluruh pengelola pemerintahan, perencanaan, bahkan sampai pelayanan publik. 
 
"Kemudian selanjutnya adalah soal pemberdayaan. Harapannya, dengan SPBE ini pemberdayaan masyarakat itu juga bisa berjalan dengan akuntabel. Maksudnya adalah dengan platform digital kita mengharapkan jangkauan layanan publik itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok, tidak hanya berpusat di daerah-daerah urban, tapi ke seluruh pelosok, terutama di daerah 3T," kata Armand dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Pelayanan Data Terpadu untuk Indonesia Maju, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. 

Kekurangan terakhir yang wajib dibenahi pemerintah adalah daya saing. Sebab, daya saing setiap daerah masih berada di level rendah dan penyebabnya adalah digitalisasi yang belum merata atau jauh dari harapan.

Sementara itu, Dosen Manajemen Pengetahuan dan Perubahan-Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Hary Febriansyah, mengatakan pentingnya peranan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 terkait dengan SPBE untuk menjadi payung hukum bagi pemerintahan. 
 
"Itulah kenapa Perpres tentang SPBE ini sangat penting untuk menjadi payung semua instansi pemerintah, agar bersama-sama memaksimalkan, merubah mindset, perilaku yang awalnya konvensional menjadi digital, sehingga ujungnya dari SPBE tentu memberikan layanan yang murah, transparan, cepat kepada masyarakat," tutur dia. 
 
Dari sisi internal, adanya pemerataan SPBE di seluruh Indonesia dapat menghemat biaya, meningkatkan perekonomian, tingkat pendidikan, dan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Sumber: https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GbmPJQxN-4-pr-pemerintah-untuk-meningkatkan-penerapan-spbe#google_vignette


Dibaca 155 kali