Logo KPPOD

Menggaungkan Kolaborasi Media dan Warga Menjadi ”Anjing Penjaga”

kompas.id - 11 Agustus 2023

Menggaungkan Kolaborasi Media dan Warga Menjadi ”Anjing Penjaga”

Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi—setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif—tidak terlepas dari berbagai peran yang dimainkan dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pers yang menjalankan kontrol sosial sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyelewengan dan bentuk penyimpangan lainnya. Namun, pers sekaligus dituntut profesional serta terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim menyebutkan, kekuasaan memerlukan pengawasan lebih masif untuk menekan potensi penyimpangan. Selain oleh media, peran ”anjing penjaga” juga bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk memelototi kekuasaan.

”Itulah pentingnya kolaborasi media dengan warga dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan. Media tidak bisa bergerak sendiri karena punya keterbatasan,” ujarnya dalam diskusi publik ”Pentingnya Partisipasi Kelompok Marjinal dan Media untuk Kebijakan Publik yang Inklusif” di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Kolaborasi ini akan memperkuat pengawasan. Dalam demokrasi, pengawasan menjadi faktor krusial agar tangan-tangan pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.

Menurut Sasmito, peran sebagai ”anjing penjaga” itu sangat mungkin diperluas dengan melibatkan warga. Namun, hal ini membutuhkan peran aktif komunitas pers dalam mengedukasi masyarakat.

”Kompetensi jurnalis dan metode untuk memeriksa apakah kebijakan publik berpihak ke masyarakat atau tidak perlu dibagikan ke masyarakat luas,” ujarnya.

Pengawasan terhadap kekayaan pejabat, misalnya, dilakukan dengan memantau Laporan Harta Kekayaan dan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ada di website Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, publik juga dapat diajak mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada di situs pemerintah daerah.

Keterlibatan publik dalam memperkuat pengawasan diharapkan membuat pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah menjadi lebih transparan. Namun, kolaborasi ini harus konsisten demi membuahkan perbaikan pada tata kelola pemerintahan.

”Dengan perkembangan teknologi digital, itu sangat mungkin dilakukan. Semakin banyak yang men-challenge kebijakan-kebijakan pemerintah, lama-kelamaan transparansi akan semakin baik karena mungkin membuat gerah pemerintah,” jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan telah diatur dalam sejumlah regulasi. Partisipasi menjadi ruang atau akses bagi publik untuk terlibat mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan publik.

”Publik menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap seluruh prosesnya. Jadi, partisipasi merupakan faktor yang sangat menentukan,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman.Keterlibatan publik dalam memperkuat pengawasan diharapkan membuat pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah menjadi lebih transparan. Namun, kolaborasi ini harus konsisten demi membuahkan perbaikan pada tata kelola pemerintahan.

”Dengan perkembangan teknologi digital, itu sangat mungkin dilakukan. Semakin banyak yang men-challenge kebijakan-kebijakan pemerintah, lama-kelamaan transparansi akan semakin baik karena mungkin membuat gerah pemerintah,” jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan telah diatur dalam sejumlah regulasi. Partisipasi menjadi ruang atau akses bagi publik untuk terlibat mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga penyusunan kebijakan publik.

”Publik menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap seluruh prosesnya. Jadi, partisipasi merupakan faktor yang sangat menentukan,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman.

Aspek partisipasi kerap dimunculkan di berbagai dokumen, salah satunya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tetapi sering kali sebatas formalitas tanpa mewujudkan partisipasi bermakna oleh publik.

”Partisipasi itu hanya menjadi hitam putih di atas dokumen-dokumen kebijakan. Namun, dalam kajian kami, itu hanya menjadi macan kertas, tetapi tidak terealisasi dalam dimensi perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan publik,” jelasnya.

Alhasil, akses kelompok marjinal dalam penyusunan kebijakan publik pun sulit terwujud. Padahal, menurut Herman, perlakuan dan fasilitas khusus terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari akses pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Seharusnya kalau menjadi akses pelayanan publik mesti diakomodasi atau harus secara eksplisit direalisasikan dalam seluruh dimensi,” ujarnya.

Tahun politik
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial pada tahun politik menjelang Pemilu 2024, pers diharapkan tetap teguh menjaga independensinya. Hal ini menuntut profesionalitas wartawan dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.

Sasmito mengingatkan, UU Pers mengamanatkan jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik modal dan penguasa. Intervensi dan tarik-menarik kepentingan terhadap pers rentan terjadi mengingat sejumlah pemilik media di Tanah Air berasosiasi dengan partai atau kepentingan politik tertentu.

”Jurnalis mendapatkan perlindungan serta privilese karena mewakili publik. Jadi, jangan menyalahgunakan privilese itu dengan bekerja demi kepentingan pemilik perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, jurnalis pun perlu memperhatikan berbagai aspek dalam meliput pemilu, seperti etika peliputan, potensi peredaran informasi sesat, keamanan digital dan fisik, serta advokasi bagi wartawan. Sasmito mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan panduan peliputan Pemilu 2024 bagi jurnalis.

”Dewan Pers juga sudah membuat sejumlah seruan bagaimana meliput pemilu. Yang belum ada adalah bagaimana etika bagi perusahaan media,” ujarnya.

Dalam panduan yang dikeluarkan AJI itu disebutkan, tak sedikit jurnalis yang membuat berita dari satu lembaga survei tanpa pembanding dari lembaga survei lain. Kondisi ini tentu merugikan publik karena berita yang disajikan masih jauh dari verifikasi atas kebenaran informasi yang diberikan lembaga survei.

Belum lagi tantangan lain seperti maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di media sosial menjelang pemilu yang dapat menyesatkan publik dalam mengambil keputusan. Jurnalis sebagai penjaga gawang kebenaran memiliki tanggung jawab dalam menjernihkan informasi di masyarakat.

Jurnalis pun perlu mengetahui, memahami, dan mengubah perilakunya di era digital. Sebab, ancaman digital dapat berujung pada kekerasan fisik.

Laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada 2022 mencatat setidaknya 51 kekerasan terhadap pers. Kekerasan itu menyasar media, wartawan, narasumber, aktivis pers, dan mahasiswa yang menjalankan kerja jurnalistik. Dari kasus tersebut terdapat 113 korban individu dan organisasi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan, meski perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah dijamin dalam UU No 40/1999, terdapat beragam cara yang dilakukan untuk menyingkirkan kemerdekaan pers itu. Berbagai bentuk represi terhadap jurnalis terus terjadi. Sejumlah regulasi juga berpotensi mengekang kebebasan pers.

”Kita perlu melakukan kerja kolaboratif dalam konteks konsolidasi demokrasi. Kemerdekaan pers butuh peran banyak pihak dan sinergi, bukan hanya komunitas pers, melainkna lembaga bantuan hukum dan masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu pers. Kerja sama dengan siapa pun harus memiliki komitmen pada prodemokrasi,” jelasnya.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/08/menggaungkan-kolaborasi-media-dan-warga-menjadi-anjing-penjaga


Dibaca 249 kali