KPPOD Dalam Berita

KPPOD Nilai Masih Ada Kelemahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otda saat ini dan ke depan dapat dilihat dari sisi perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan kelembagaan.

Hubungan Kerja Pusat dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat adanya risiko kebingungan birokrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejumlah Catatan KPPOD Terhadap UU HKPD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah

UU HKPD akan memberikan dampak besar bagi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang positif.

TANTANGAN BARU FISKAL DAERAH

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai bahwa kebijakan pengalokasian belanja daerah ini harus diimbangi dengan penguatan insentif dan disinsentif terkait dengan realisasi anggaran dari sisi pemerintah pusat.

KPPOD imbau pemerintah pusat sosialisasikan UU HKPD secara sistematis

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengimbau pemerintah pusat untuk menyosialisasikan secara sistematis pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD), terutama terkait simulasi dan mitigasi risiko fiskal daerah kepada pemerintah daerah.

Showing 466-470 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia