KPPOD Dalam Berita

KPPOD imbau aturan turunan UU IKN mengoptimalkan partisipasi publik

Salah satu masalah yang kita hadapi dalam dunia kebijakan ini adalah soal partisipasi publik.

KPPOD Nilai Waktu Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kurang Tepat

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritisi momen penetapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). KPPOD menilai penetapan tersebut kurang tepat dari segi waktu.

KPPOD: UU IKN Memiliki Tujuan yang Mulia bagi Indonesia

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memandang positif Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). KPPOD menilai UU IKN memiliki tujuan yang mulia bagi Indonesia.

Satu Kendali Hadapi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Inkonsistensi antara pernyataan dan kebijakan, tak sinkronnya kebijakan antarinstansi, juga tak selarasnya gerak pusat dan daerah masih terlihat dalam penanganan pandemi. Padahal, puncak gelombang ketiga di depan mata.

Pemindahan Ibu Kota Harus Menjadi Milik Publik

Dalam membentuk aturan teknis mengenai ibu kota negara, pemerintah perlu menyerap aspirasi publik. Dengan demikian, aturan turunan berupa PP dan perpres bisa diterima luas.

Showing 441-445 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia