KPPOD Dalam Berita


KPPOD sarankan regulasi pencalonan kepala daerah perorangan dipermudah

KPPOD sarankan regulasi pencalonan kepala daerah perorangan dipermudah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendorong pemerintah membuat kemudahan regulasi untuk pencalonan kepala daerah dari jalur non partai

read more...


Direktur Eksekutif KPPOD: Daerah Harus Dilibatkan Bahas Omnibus Law

Direktur Eksekutif KPPOD: Daerah Harus Dilibatkan Bahas Omnibus Law

Pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam pembahasan omnibus law. Hal ini perlu dilakukan karena daerah merupakan ujung tombak penerapan aturan tersebut nantinya. Selain itu, agar omnimbus law tidak seperti nasib sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission 

read more...


KPPOD Ungkap Kelebihan Pilkada yang Dilaksanakan Secara Langsung

KPPOD Ungkap Kelebihan Pilkada yang Dilaksanakan Secara Langsung

Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara langsung menuai pro dan kontra. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengevaluasi teknis pelaksanaan agar tak menimbulkan dampak merugikan.

read more...


KPPOD Sarankan Pelibatan Pemda Membentuk RUU Omnibus Law

KPPOD Sarankan Pelibatan Pemda Membentuk RUU Omnibus Law

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyarankan Pemerintah Pusat agar melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam pembentukan rancangan undang-undang omnibus law.

read more...


KPPOD Pertanyakan Arah Narasi Jokowi soal Birokrasi Pemerintahan

KPPOD Pertanyakan Arah Narasi Jokowi soal Birokrasi Pemerintahan

Adanya gagasan baru birokrasi pemerintahan membuat pihak Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), merasa heran. Pasalnya, pemerintah tidak menunjukkan arah perubahan dari gagasan tersebut.

read more...


Showing 36-40 of 700 items.