KPPOD Dalam Berita
Masuk Prolegnas 2025, Revisi UU Pemda Diharapkan Dibahas Terbuka sejak Awal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijadwalkan dibahas pada tahun ini karena telah masuk dalam daftar RUU prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2025. Revisi UU Pemda diharapkan dibahas secara terbuka sejak awal agar syarat partisipasi publik bermakna dapat terpenuhi.
read more...Transformasi Desa belum Antarkan pada Kesejahteraan Rakyat
Desa mengalami transformasi di bawah UU Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Terdapat banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang mengebiri kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, seperti penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan stunting yang membuat desa menjadi kurang berwenang dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri.
read more...Pemerintah Instruksikan Pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, Mengabaikan Otonomi Desa?
Pemerintah akan menyosialisasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan sejumlah asosiasi kepala desa. Dialog secara langsung menjadi penting untuk menyamakan visi pusat dengan desa. Namun, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dinilai mengabaikan otonomi desa terutama dalam pengelolaan keuangan.
read more...Menyoal Pemecatan Sepihak Pendamping Desa oleh Kemendes PDT
Persoalan ini menjadi preseden buruk bagi Kemendes PDT dalam tata kelola penyelenggaraan tenaga pendamping desa.
read more...Seusai Retret, Diharapkan Ada Dokumen Tindak Lanjut Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah
Retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, akan selesai dua hari lagi, Jumat (28/2/2025). Seusai retret, pengamat otonomi daerah berharap ada semacam dokumen tindak lanjut bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya, terkait implementasi efisiensi anggaran negara.
read more...