KPPOD Dalam Berita


KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan

Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman (Arman) mengemukakan Otonomi Daerah (Otda) mengalami penyusutan setelah adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU itu menarik sejumlah kewenangan daerah yang menjadi bagian dari Otda kembali ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

read more...


Pengamat: Tak Ada Masa Bulan Madu Bagi Kepala Daerah Baru Terpilih

Pengamat: Tak Ada Masa Bulan Madu Bagi Kepala Daerah Baru Terpilih

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan kondisi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah non petahana yang baru terpilih di Pilkada 2020

read more...


Kepala Daerah Terpilih Harus Langsung Kerja

Kepala Daerah Terpilih Harus Langsung Kerja

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, kepala daerah terpilih memang seharusnya langsung bekerja usai pelantikan.

read more...


Pacu Perbaikan Kualitas Kebijakan Nasional, LAN Gandeng Tim Ahli Telaah Penyempurnaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Pacu Perbaikan Kualitas Kebijakan Nasional, LAN Gandeng Tim Ahli Telaah Penyempurnaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi. Ke depan, IKK akan dibuat seperti ‘living reform‘ karena di satu sisi disadari bahwa instrumen ini tidak bisa sempurna dan senantiasa harus diperbaiki sesuai perkembangan negara.

read more...


Pemungutan PDRB Dinilai Kerap Sulitkan Pengusaha

Pemungutan PDRB Dinilai Kerap Sulitkan Pengusaha

Kalangan pengusaha menilai dalam pelaksanaannya upaya pengumpulan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) masih menyulitkan dunia usaha. Peningkatan tarif pajak tidak diimbangi dengan pertimbangan daya saing antar kabupaten/kota dan provinsi. 

read more...


Showing 6-10 of 781 items.