KPPOD Dalam Berita
Cegah Kasus Bupati Pati Terulang, Kemendagri Perlu Terapkan Sistem Tinjau Perda
Herman menilai perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah. Nantinya, Kemendagri bisa meninjau sejauh mana rancangan peraturan daerah itu berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
read more...KPPOD Kembali Ingatkan Dampak Raperda KTR Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi
Sedangkan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI untuk segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Raperda tentang KTR.
read more...Masyarakat Minta Bupati Pati Mundur. Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah?
Bupati Pati Sudewo dituntut berhenti oleh masyarakat. Bagaimana mekanisme pemakzulan kepala daerah?
read more...KPPOD: Kasus di Pati Jadi Alarm Bagi Kepala Daerah Lainnya
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman menyebut kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, merupakan alarm bagi kepala-kepala daerah lainnya.
read more...Kenaikan PBB Berujung Bupati Sudewo Didesak Mundur, KPPOD: Ada Prinsip Dasar yang Diabaikan
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman mengatakan, ada satu prinsip dasar yang diabaikan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen hingga berujung pada tuntutan Bupati Sudewo mundur.
read more...