KPPOD on the News
Revisi UU Pilkada Berpeluang Ganggu Pemerintahan di Daerah
Jakarta: Revisi Undang-Undang Pilkada bakal disahkan hari ini, 22 Agustus 2024. Revisi itu dinilai mengganggu pemerintahan di daerah.
KPPOD Melihat Adanya Potensi Gagal Bayar Obligasi Daerah, Minta Kemenkeu Seleksi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melihat adanya potensi gagal bayar terkait daerah yang diperbolehkan menerbitkan obligasi atau sukuk daerah.
Anggaran Jakarta Naik, Publik Berharap Ada Terobosan
Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2024 naik 4,6 persen dari Rp 81,71 triliun menjadi...