KPPOD on the News

Perda Bermasalah Diatasi Melalui Omnibus Law

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat ini kementerian dan lembaga (K/L) masih terus mengebut perancangan Omnibus Law...

Kemendagri: Omnibus Law akan Batalkan Perda Hambat Investasi

Pemerintah sedang menuntaskan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja

KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraruran daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi. Perda bermasalah merupakan hasil kajian KPPOD terhadap 1.109...

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia