Kemendagri: Omnibus Law akan Batalkan Perda Hambat Investasi

https://nasional.republika.co.id/

Kemendagri: Omnibus Law akan Batalkan Perda Hambat Investasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa membatalkan peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota yang dinilai bermasalah karena menghambat investisasi. Evaluasi atas perda bermasalah itu diatasi oleh kebijakan Omnibus Law melalui Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"Jadi bukan kami yang membatalkan, tetapi undang-undang yang membatalkan itu," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Rabu (20/11).

Ia mengatakan, kementerian dan lembaga masih terus menuntaskan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Setelah UU Cipta Lapangan Kerja disahkan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, termasuk perda turut menyesuaikan.

Dalam hal ini, Akmal menuturkan, Kemendagri akan berperan menjembatani kebijakan Presiden Joko Widodo di tingkat pusat yang juga harus diterapkan di tingkat pemerintah daerah (pemda). Kemendagri saat ini hanya menunggu hasil omnibus law, dan akan meneruskan ke pemda jika sudah diundangkan.

"Kami menunggu hasil rumusan omnibus law ini. Ketika nanti sudah, terkait kami akan urus. Kemendagri posisinya memberikan dukungan dan memfasilitasi ketika akan diterapkan," kata dia.

Namun, lanjut Akmal, selama Undang-Undang hasil omnibus law belum disahkan maka Kemendagri tidak berwenang membatalkan perda-perda di kabupaten/kota yang bermasalah tersebut. Kewenangan menertibkan perda kabupaten/kota ada pada pemerintah provinsi (pemprov) sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia mengatakan, Kemendagri hanya bisa menerbitkan surat imbauan kepada pemprov untuk memfasilitasi penyelesaian perda bermasalah. Jika pemprov tidak juga bisa menuntaskan maka Kemendagri yang akan turun tangan memfasilitasi.

"Paling kita akan menyurati provinsi untuk memfasilitasi penyelesaian perda bermasalah tersebut. Itu kan kewenangannya ada di provinsi, pokoknya yang di kabupaten/kota itu ada di provinsi semua, kecuali provinsi tidak mampu menyelesaikan itu kami akan fasilitasi," tutur Akmal.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian terhadap perda khususnya di bidang investasi dan kegiatan berusaha. Hingga hari ini, KPPOD berhasil mengumpulkan 347 perda bermasalah dari 1.109 perda yang telah dikaji.

KPPOD melakukan studi lapangan di enam daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sidoarjo, untuk menemukan akar permasalahan regulasi bermasalah. Di antaranya, Perda Pajak dan Retribusi, Perizinan, Ketenagakerjaan, dan Perda kegiatan berusaha lainnya seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Studi ini menemukan bahwa permasalahan perda investasi dan kegiatan berusaha ditenggarai sejumlah faktor. Pertama, proses pembentukan perda minim partisipasi publik.

Kedua, dari segi muatan regulasi, ditemui permasalahan pada aspek yuridis, subtansi, dan prinsip yang menimbulkan dampak ekonomi negatif. Dampak ekonomi negatif itu seperti biaya produksi atau biaya keamanan meningkat, sehingga perusahaan pindah ke daerah lain.

Ketiga, penanganan perda oleh Kemendagri belum optimal mengingat tidak adanya alat yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menyusun perda. "Di sisi lain, kurang harmonisnya lingkungan kebijakan (konflik kepentingan legislatif dengan eksekutif) seringkali membuat rumusan perda tidak komprehensif dan tidak menyasar kepada kebutuhan masyarakat di daerah," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, Rabu.

(Sumber : https://nasional.republika.co.id/berita/q19paq428/kemendagri-omnibus-law-akan-batalkan-perda-hambat-investasi)


Dibaca 29 kali