KPPOD on the News
RUU Omnibus Law, KPPOD: Retribusi Perizinan Hilang, PAD Pemda Turun
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, dapat melemahkan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam mengelola perizinan usaha agar memperoleh...
KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten
Dalam isi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, terdapat ketentuan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bertujuan memudahkan kegiatan berusaha.
KPPOD Menilai Aturan RDTR di UU Cipta Kerja Tidak Aplikatif
KPPOD menilai norma kesesuaian usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja masih belum dapat diaplikasikan secara jangka...