Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja
. KPPOD-FCO British Embassy - Penyederhanaan Perizinan di Daerah (2016).gif)
Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah Factsheet Kajian: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Izin Tempat Usaha(SITU) atau Izin Gangguan (HO) Surat Izin Usaha Perdaganagn (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Keterangan Domisili Usaha (IMB)
Indonesia, terutama di era desentralisasi, belum sepenuhnya keluar dari jebakan rezim perizinan. Reformasi perizinan yang mulai gencar dilakukan Pemerintah dan Pemda masih bergerak pada aras birokrasi, yakni mendorong efisiensi business process. Kecuali 50 daerah, sebagian terbesar Kabupaten/Kota dan Propinsi sudah mendirikan PTSP sebagai bentuk pelembagaan reformasi birokrasi perizinan dimaksud.
. KPPOD-AusAid(KSI) - Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (2015).png)
Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Meski bervariasi bobot perannya di tiap daerah menurut tingkat perkembangan ekonomi dan kemajuan masing-masing, secara umum APBD menjadi sumber bagi pembiayaan layanan publik dan stimulans bergeraknya ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang lesu dan mengalami perlambatan, APBD menjadi modalitas sektor publik untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.