Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

Laporan Penelitian

Daya Saing BerkelanjutanBerpuluh tahun narasi pembangunan di negeri ini identik dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Desain kebijakan dan strategi diorientasikan kepada pembentukan kekayaan nasional/daerah. Bahkan jika untuk itu, eksploitasi sumber daya alam dan eksklusi sosial tak segan diambil sebagai langkah pragmatis. Hari ini dan ke depan, paradigma developmentalis tersebut tak bisa terus ditenggang lagi. Suatu pembalikan politik pembangunan adalah niscaya. Orientasi kepada pembangunan berkelanjutan, berkesimbangan dan berkeadilan menjadi tanda dari kualitas baru pembangunan.

Dalam semangat itulah, studi pemeringkatan ini dilakukan, dengan mengambil unit pengukuran pada level kabupaten. Pada konteks desentralisasi, sebagai suatu cara baru berpemerintahan, perubahan tata pembangunan dan mendorong governansi menjadi ekosistem pembangunan terasa lebih mungkin mewujud. 

Pada akhirnya, hasil pengukuran ini hanya akan bermanfaat jika para pengambil kebijakan dan pemangku peran pembangunan bergerak dalam semangat perubahan baru. Inspirasi dari daerah yang berada pada papan atas, pembelajaran atas capaian yang masih rendah, merupakan harapan akan respon yang kemudian muncul ke depan. 

Laporan Penelitian

Transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19 akan menjadi batu uji bagi daya tahan, daya ungkit dan daya saing Indonesia ke depan. Tidak saja lantaran Indonesia butuh kerja, rakyat butuh sumber penghidupan, tetapi juga proses pemulihan secara menyeluruh sendi-sendi perekonomian (investasi) kita memerlukan rumusan kebijakan dan strategi implementasi yang mendasar, berbasis luas (inklusif) dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia 2045. Dalam konteks itu, upaya penataan kebijakan melalui teknik legislasi baru berupa omnibus law yang mendasari penyusunan RUU Cipta Kerja, kiranya menemukan momentum yang pas.

Mengalir dari semangat tersebut, KPPOD menyambut baik inisiatif terobosan kebijakan dari pemerintah tersebut. Namun, untuk memperkaya diskursus kebijakan dalam ruang-ruang rapat pembahasan di DPR RI, KPPOD mengambil inisiatif untuk menyusun Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja. Terhadap berbagai klaster tersebut lalu ditinjau materi muatan dan rumusan normanya dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah.

Showing 1-2 of 36 items.